Jurnal Batavia - Suara Aspirasi Publik

Soal Laporan dugaan Gratifikasi Kabaharkam Polri, Ini Kata Pengamat

Fri, 13 Mar 2020 12:36:30am Jurnal Batavia
Dibaca 279 Kali
  • 20
  •  
  •  
  •  
  • 0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    20
    Shares
IMG_20200313_001450

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

JURNAL BATAVIA-Ketua DPN LSM Lembaga Pengkajian Pembangunan dan Korupsi Nasional (LPKN) Marjuddin Nazwar Waruhu menyatakan KPK harus profesional menangani kasus dugaan gratifikasi mantan Kapolda Sumatera Utara (Sumut) yang kini menjabat Kabaharkam Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto. 

“Kedekatan pimpinan KPK dengan terlapor (Agus Andrianto-red) patut diduga akan menjadi penghambat jalannya sebuah proses hukum di KPK. Kami harapkan KPK profesional dalam penanganan kasus itu jangan ada tebang pilih untuk penegakan hukum di Indonesia tercinta ini, dikarenakan ada kesan Ketua KPK engan memproses  laporan tersebut. Apalagi Ketua KPK dan terlapor pangkatnya beda satu level,” ujar Marjuddin Nazwar Waruhu kepada wartawan, Kamis (12/3/2020).

Menurutnya Ketua KPK Firli Bahuri harus membuktikan dirinya memiliki semangat yang kuat untuk membersihkan birokrasi dari prilaku korupsi, tak terkecuali oknum polisi. Firli harus menepis keraguan publik jika KPK dibawah kepemimpinannya berani menangani kasus dugaan gratifikasi itu.

Hal senada disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane. Dia mengatakan, jika pelapor sudah melaporkan dugaan kasus KPK seperti dugaan gratifikasi yang diterima Kabaharkam Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto maka pelapor punya hak mempertanyakan kelanjutan laporannya ke KPK. 

“Selain itu, KPK juga harus menjelaskan proses penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan kasus korupsi, terutama yang menyangkut publik figur maupun pejabat tinggi,” ujar Neta kepada wartawan, Kamis (12/3/2020).

Jika laporan tersebut tidak layak diproses atau informasinya tidak akurat, sambung Neta, maka KPK perlu juga menjelaskannya kepada pelaporan, sehingga ada kepastian hukum dan pelaporan merasa ada keyakinan dan kepercayaan pada KPK. 

Artinya KPK tidak hanya mendiamkan laporan tersebut. Jika didiamkan akan muncul berbagai spekulasi yang merugikan KPK maupun pihak pihak yang dilaporkan.

Sebelumnya dua advokat muda Joko Pranata Situmeang dan Yuli Indra Brandly Situmeang kembali membawa bukti baru terkait dugaan gratifikasi Kabaharkam Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto.

“Kita kembali mengantarkan bukti-bukti baru atau bukti tambahan, di mana bukti yang kita antarkan ke KPK ini adalah manifes penumpang pesawat dengan registrasi: VP-CGO, Type: GLEX,” ujar Joko kepada wartawan di Gedung KPK, Rabu (11/3/2020).

Menurut data yang mereka sampaikan pesawat yang disewa secara khusus petinggi Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara itu, digunakan untuk menghadiri acara pernikahan adik ipar Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani.

Jadwal penerbangan juga tertera dalam bukti yang diperlihatkan pada 22 Juni 2019 dari Bandara Kualanamu (KNO) menuju Bandara Ferdinand Lumban Tobing, Sibolga (FLZ).

Tak hanya itu, daftar penumpang juga lengkap terlihat di dalamnya, diantaranya Agus Andrianto, Roni Samtana, Andi Rian, dan Tatan Tirta Admaja.

“Ini adalah daftar penumpang yang ada di pesawat tersebut. Kabaharkam saat ini, di mana pada saat itu dia Kapolda Sumut serta yang lainnya juga saat menjabat di Polda Sumut. Dan yang lainnya adalah ajudan,” ujar Joko dilansir salah satu mediaonline.

Joko menegaskan, pemberian bukti baru itu juga berguna untuk membungkam pernyataan Ketua Umum Sahabat Polisi Fonda Teguh, yang menyebut bukti Situmeang Cs belum kuat.

Menurutnya, laporan yang disampaikan ke KPK pada 5 Maret 2020 melalui surat nomor: 017/JPS/III/2020 atas dugaan gratifikasi Agus Andrianto sudah dilengkapi bukti yang valid dan sahih.

Manifes penumpang pesawat dengan registrasi: VP-CGO, Type: GLEX yang ditunjukkan Joko Pranata Situmeang dan Yuli Indra Brandly Situmeang, seusai membawa bukti baru ke KPK, Rabu, 11 Maret 2020. 

Dia menyebut tujuan mereka menyampaikan bukti-bukti baru itu untuk membantu KPK memberantas korupsi di Indonesia.

Hingga berita ini tayang, belum ada tanggapan resmi dari Mabes Polri atau Divisi Humas Polri.(YDH)

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Menuju Zona Integritas WBBM, Jampidum Ajak Jajarannya Mengubah Paradigma Lama

Wed, 24 Feb 2021 03:43:50pm

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Fadil Zumhana bersama Sekretaris Jampidum Yunan Harjaka dan jajaran Direktur Bidang Pidana Umum saat...

Koramil 06/Setiabudi Laksanakan PPKM, Danramil: Untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Tue, 23 Feb 2021 12:18:33pm

Istimewa.    JURNAL BATAVIA - Koramil 06/ Setiabudi, Kodim 0504/Jakarta Selatan tidak henti-hentinya melaksanakan penerapan protokol...

Membumikan Pancasila Adalah Elemen Penting Sistem Ketahanan

Fri, 12 Feb 2021 05:36:15pm

Kuliah ilmu Pancasila dan Pemantapan Nilai Nilai Kebangsaan di Jakarta Pusat, Rabu (10/2/2021).     JURNAL BATAVIA-Tenaga Profesional...

Kejari Kota Bogor Hentikan Penuntutan Ustad Maheer

Wed, 10 Feb 2021 06:09:19pm

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak.  JURNAL BATAVIA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor...

Adam Damiri Ditetapkan Tersangka, Pengacara Pertanyakan Keabsahan Barang Bukti

Wed, 10 Feb 2021 11:17:19am

Pengacara Tonin Tachta Singarimbun.      JURNAL BATAVIA-Penetapan mantan Direktur Utama PT Asabri, Adam Rachmat Damiri sebagai...

Konfederasi Buruh Optimistis Dana Peserta BPJS Naker Aman

Mon, 8 Feb 2021 03:16:24pm

Konferensi pers virtual oleh tiga konfederasi buruh terkait penyidikan dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan oleh Kejaksaan Agung...

Diduga Rugikan Negara 23,7 Triliun, Kejagung Sasar Tersangka Lain Kasus Asabri

Thu, 4 Feb 2021 09:53:13pm

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Leonard Eben Ezer Simanjuntak.    JURNAL BATAVIA-Tim penyidik pidana khusus...

Kejari Pulang Pisau Tuntaskan Tiga Perkara Tipikor

Fri, 29 Jan 2021 06:01:55pm

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pulang Pisau, Triono Rahyudi (tengah).  JURNAL BATAVIA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulang Pisau Kalimantan Tengah...

Kejari Pulang Pisau Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi

Fri, 29 Jan 2021 05:19:19pm

Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Triono Rahyudi beserta jajarannya. Istimewa.      JURNAL BATAVIA-Kejaksaan Negeri Pulang Pisau (Pulpis)...

Partai Berkarya Tolak Usulan UU Pemilu Jadi Acuan Pemilu 2024

Fri, 29 Jan 2021 02:26:48pm

Sekjen Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang. (Istimewa).    JURNAL BATAVIA-Partai Berkarya menolak usulan perubahan UU No 7 tahun 2017...

Berita Terbaru

Politik

Ekonomi & Bisnis

Visitor

Pengunjung Online          :   0
Pengunjung Hari Ini         :   66
Pengunjung Terakhir      :   109
Pengunjung Kemarin      :   77
Total Pengunjung               :   25380