Jurnal Batavia - Suara Aspirasi Publik

Dampak Covid-19, Nasib Pekerja Semakin Tergerus, Pemerintah Harusnya Lebih Tanggap

Sat, 2 May 2020 02:16:30am Jurnal Batavia
Dibaca 31 Kali
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share
IMG_20200502_020744

Logo Amnesty International Indonesia. 

JURNAL BATAVIA-Amnesty International Indonesia mengaku prihatin terhadap nasib para pekerja di tengah wabah Covid-19. Betapa tidak, pekerja berbagai sektor, termasuk buruh, merupakan salah satu kelompok yang paling terdampak selama wabah mematikan itu. Berdasarkan briefing terbaru Amnesty International Indonesia, setidaknya pemotongan upah dan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan yang terdampak oleh Covid-19 merupakan imbas yang paling mencolok selama pandemi ini berjalan.

Briefing bertajuk Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia, menunjukkan bahwa dampak negatif dari pandemi ini paling serius dirasakan oleh pekerja sektor padat karya. Kebijakan ‘jarak sosial’ dan ‘bekerja dari rumah’ rupanya menimbulkan permasalahan baru karena tak semua pekerja memiliki privilese ini. Mereka juga terancam mendapat pemotongan upah dan jatah cuti oleh perusahaan apabila tidak hadir di tempat kerja.

Amnesty mengkhawatirkan jumlah pekerja yang kehilangan hak-haknya akan semakin bertambah. Saat ini saja, Data Kementerian Tenaga Kerja (20 April) mengungkap bahwa sebanyak 2.084.593 pekerja yang berasal dari 100.000 lebih perusahaan telah sangat terdampak COVID-19. Dari jumlah itu, sekitar 1,5 juta di antaranya berasal dari sektor formal sementara sisanya disumbang oleh sektor informal. Itu baru yang tercatat resmi.

“Pantauan kami menunjukan bahwa hak pekerja tergerus selama wabah ini berlangsung. Untuk itu, kami mendesak Pemerintah untuk menjamin akses jaminan sosial bagi para pekerja yang kehilangan pendapatan selama pandemi. Hal ini penting agar mereka tetap bisa bertahan hidup dengan layak,” kata peneliti Amnesty International Indonesia Ari Pramuditya, dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5/2020).

“Bantuan tersebut harus mencakup akses untuk mendapatkan makanan, layanan kesehatan, rumah, air bersih dan sanitasi, sehingga memungkinkan mereka untuk mematuhi kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.”

Imbas COVID-19 juga menyasar para pekerja informal, pekerja dengan upah harian serta pekerja berupah rendah mengingat sebagian besar dari pekerja dalam kategori ini tidak terlindungi oleh sistem jaminan sosial.

Amnesty merujuk pada data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di tahun 2019, 57 persen populasi Indonesia bekerja di sektor informal, dan sebagian besar pekerja informal ini tak terlindungi oleh sistem jaminan sosial negara.

“Pihak yang berwenang di negara ini harus memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar hak asasi manusia internasional apabila memang pemutusan hubungan kerja terpaksa dilakukan. Kehilangan pendapatan akibat PHK harus dapat dilindungi oleh bantuan Pemerintah sesuai kriteria yang ada dalam hak atas jaminan sosial,” jelas Ari.

“Para pekerja dari semua sektor punya hak yang sama untuk bisa bekerja dari rumah dan untuk mereka yang tidak bisa bekerja dari rumah, Pemerintah harus mengeluarkan panduan yang praktis dan efektif bagi para pekerja dan perusahaan untuk memastikan mereka menyediakan perlengkapan dan fasilitas yang diperlukan untuk melindungi para pekerja dari penularan COVID-19,” tambahnya.(IND)

 

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

PN Teluk Kuantan Kabulkan Gugatan Praperadilan Kepala BPKAD Kuansing

Mon, 5 Apr 2021 05:45:30pm

Logo Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.    JURNAL BATAVIA-Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Riau mengabulkan gugatan praperadilan  yang...

Anomali Presidenthial Treshold Dalam Negara Demokrasi 

Sun, 14 Mar 2021 12:19:58pm

Oleh: Muhammad Hasan Basri Peneliti Indonesia Justice Watch   JURNAL BATAVIA - Presidenthial Threshold (ambang batas) merupakan syarat...

Kajari Pangkalpinang Jefferdian Gelar Vaksinasi Covid-19

Wed, 10 Mar 2021 09:52:26am

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pangkalpinang, Jefferdian SH MH, saat memimpin langsung jajarannya melaksanakan suntikan vaksinasi Covid -19. Foto:...

Tertarik Dengan Bisnis Raja Molen, Wakil Ketua BUMDes Tawarkan Kerjasama

Sat, 27 Feb 2021 05:22:42pm

Istimewa.    JURNAL BATAVIA - Pemantapan kerjasama BUMdes Badan Usaha Milik Desa, mitra usaha Desa Sindangkempeng Kecamatan Greged Kabupaten...

Kejagung Periksa ES dan 7 Direksi Perusahaan Sekuritas

Fri, 26 Feb 2021 07:54:13am

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak.    JURNAL BATAVIA-Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus)...

Menuju Zona Integritas WBBM, Jampidum Ajak Jajarannya Mengubah Paradigma Lama

Wed, 24 Feb 2021 03:43:50pm

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Fadil Zumhana bersama Sekretaris Jampidum Yunan Harjaka dan jajaran Direktur Bidang Pidana Umum saat...

Koramil 06/Setiabudi Laksanakan PPKM, Danramil: Untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Tue, 23 Feb 2021 12:18:33pm

Istimewa.    JURNAL BATAVIA - Koramil 06/ Setiabudi, Kodim 0504/Jakarta Selatan tidak henti-hentinya melaksanakan penerapan protokol...

Membumikan Pancasila Adalah Elemen Penting Sistem Ketahanan

Fri, 12 Feb 2021 05:36:15pm

Kuliah ilmu Pancasila dan Pemantapan Nilai Nilai Kebangsaan di Jakarta Pusat, Rabu (10/2/2021).     JURNAL BATAVIA-Tenaga Profesional...

Kejari Kota Bogor Hentikan Penuntutan Ustad Maheer

Wed, 10 Feb 2021 06:09:19pm

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak.  JURNAL BATAVIA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor...

Adam Damiri Ditetapkan Tersangka, Pengacara Pertanyakan Keabsahan Barang Bukti

Wed, 10 Feb 2021 11:17:19am

Pengacara Tonin Tachta Singarimbun.      JURNAL BATAVIA-Penetapan mantan Direktur Utama PT Asabri, Adam Rachmat Damiri sebagai...

Berita Terbaru

Politik

Ekonomi & Bisnis

Visitor

Pengunjung Online          :   0
Pengunjung Hari Ini         :   8
Pengunjung Terakhir      :   14
Pengunjung Kemarin      :   740
Total Pengunjung               :   30373