Jurnal Batavia - Suara Aspirasi Publik

Bupati Kuningan Diminta Cabut Segel Bakal Makam Sesepuh Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan

Sat, 25 Jul 2020 11:41:49pm Jurnal Batavia
Dibaca 31 Kali
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
IMG_20200725_231444

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. 

 

JURNAL BATAVIA-Bupati Kuningan, Jawa Barat, didesak untuk segera mencabut segel bakal makam sesepuh masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan di Kecamatan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat.

“Kami mendesak Bupati Kuningan untuk mencabut penyegelan bakal makam sesepuh adat karuhun urang Sunda Wiwitan,” desak Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid lewat keterangan tertulis yang diterima jurnalbatavia.com, Sabtu (25/7/2020). 

Usman Hamid pun menyesalkan penyegelan bangunan tersebut oleh pemerintah setempat diduga turut melibatkan Organisasi Masyarakat (Ormas). 

“Penyegelan melalui pengerahan ormas telah menjadikan mereka sebagai sasaran pemaksaan yang mengurangi hak-hak penganut Sunda Wiwitan untuk menjalankan keyakinan sesuai pilihannya,” ketusnya. 

“Jika pemeluk agama lainnya boleh mendirikan tempat-tempat untuk tujuan beribadah dan berkeyakinan, termasuk makan yang dikeramatkan, mengapa mereka tidak boleh?. Ini adalah intoleransi dan diskriminasi negara dengan daya paksa organisasi massa,” tegas Usmad Hamid. 

Sebelumnya diketahui, bakal makam sesepuh Masyarakat Adat Karuhun (Akur) Sunda Wiwitan yang berada di area Curug Go’ong,  Kecamatan Cigugur, disegel oleh Pemkab Kuningan. Ini lantaran bangunan dianggap kategori tugu, sehingga perlu adanya Izin Membuat Bangunan (IMB).

Penyegelan ini pun berujung pro-kontra. Bahkan seribuan orang dari ormas sempat ikut memantau proses penyegelan bakal makam tersebut. Namun untuk menghindari konflik massa dibubarkan pihak kepolisian. Hanya perwakilan ormas yang diizinkan untuk menyaksikan penyegelan. 

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kuningan, Indra Purwantoro saat dikonfirmasi media, Senin (20/7/2020). 

“Ya banyak ormas, sekitar 1.500 orang. Tugas kami hanya fokus penyegelan. Kami juga koordinasi dengan kepolisian. Jadi hanya perwakilannya (ormas) yang ikut ke lokasi menyaksikan penyegelan,” katanya.

Dia mengatakan pihaknya telah melayangkan surat teguran sebanyak tiga kali tentang proses pembangunan bakal makam tersebut. Indra menilai bangunan yang dijadikan bakal makam tersebut masuk dalam kategori tugu. Sehingga, lanjut dia, perlu adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Setelah surat ketiga belum menunjukkan legalitas perizinan (IMB). Sesuai SOP kami adalah menyegel. Ya, penyegelan pengawasan, tetap yang bersangkutan (Sunda Wiwitan) dipersilakan untuk mengurus izin,” kata Indra.

Indra menerangkan jika selama tujuh hari setelah penyegelan tidak bisa menunjukkan IMB, maka pihak Sunda Wiwitan diminta untuk membongkar sendiri bangunan yang disegel. Satpol PP memberikan waktu selama 30 hari untuk proses pembongkaran

“Kalau mampu menunjukkan izin (IMB), maka segel kami cabut. Sifatnya hanya mengehentikan sementara,” katanya.

“Kalau pembongkaran diberi waktu 30 hari. Kalau tidak bisa membongkar sendiri, kami yang akan bongkar,” kata Indra menambahkan.(KOY)

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Bukan Pertama Kalinya Ada Mafia Hukum di Kejati Kepri

Sun, 6 Jun 2021 11:11:22pm

Foto: Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau.    JURNAL BATAVIA-Dugaan praktek mafia hukum di tubuh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau...

Bank Mega Diminta Ganti Rugi Dana Nasabah Akibat Dugaan Pembobolan Rp 33,45 Miliar

Tue, 25 May 2021 10:36:10pm

Foto: Ilustrasi.    JURNAL BATAVIA - Sembilan nasabah Bank Mega yang tabungannya diduga dibobol pejabat bank menuntut pimpinan dan pemilik bank...

Atlet Karate Indonesia Bertekad Tingkatkan Prestasi di Kejuaraan Internasional

Sun, 23 May 2021 12:21:43am

Manager Pelatnas Mayjen TNI Sapriadi.    JURNAL BATAVIA - PB FORKI terus bertekad meningkatkan prestasi para atlet karate di Indonesia....

Kejati Banten Sukses Mendorong Percepatan Investasi Sebesar 59 Triliun

Wed, 19 May 2021 09:46:13pm

Foto: Istimewa.      JURNAL BATAVIA - Keberhasilan demi keberhasilan terus ditunjukkan jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Tak cuma...

Purnawirawan, Istri, dan Warakawuri TNI AD di Wilayah Manokwari Papua Barat Mulai Divaksin AstraZeneca

Wed, 19 May 2021 10:00:20am

Foto: Pendam XVIII/Kasuari.   JURNAL BATAVIA - Menindaklanjuti perintah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa pada...

Ketum Partai UKM Pecat Sekjen Syafruddin Budiman

Sun, 9 May 2021 02:20:48pm

Istimewa.  JURNAL BATAVIA - Partai Usaha Kecil Menengah (UKM) kini dilanda konflik internal. Konflik terjadi antara Ketua Umum Partai...

Korban Mafia Tanah Minta Perlindungan Hukum Kapolri dan Jaksa Agung

Thu, 15 Apr 2021 05:46:57pm

Foto: Istimewa.    JURNAL BATAVIA - Seorang Pencari Kadilan, Zaenal Tayeb, korban mafia hukum di kepolisian dan kejaksaan  wilayah Bali,...

Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Optimis Raih Predikat Zona Integritas WBK Dan WBBM

Wed, 7 Apr 2021 10:42:09pm

Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi.    JURNAL BATAVIA - Satuan kerja (Satker) pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel)...

PN Teluk Kuantan Kabulkan Gugatan Praperadilan Kepala BPKAD Kuansing

Mon, 5 Apr 2021 05:45:30pm

Logo Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.    JURNAL BATAVIA-Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Riau mengabulkan gugatan praperadilan  yang...

Anomali Presidenthial Treshold Dalam Negara Demokrasi 

Sun, 14 Mar 2021 12:19:58pm

Oleh: Muhammad Hasan Basri Peneliti Indonesia Justice Watch   JURNAL BATAVIA - Presidenthial Threshold (ambang batas) merupakan syarat...

Berita Terbaru

Politik

Ekonomi & Bisnis

Visitor

Pengunjung Online          :   0
Pengunjung Hari Ini         :   10
Pengunjung Terakhir      :   15
Pengunjung Kemarin      :   124
Total Pengunjung               :   36768