Jurnal Batavia - Suara Aspirasi Publik

Bupati Kuningan Diminta Cabut Segel Bakal Makam Sesepuh Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan

Sat, 25 Jul 2020 11:41:49pm Jurnal Batavia
Dibaca 31 Kali
  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    5
    Shares
IMG_20200725_231444

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. 

 

JURNAL BATAVIA-Bupati Kuningan, Jawa Barat, didesak untuk segera mencabut segel bakal makam sesepuh masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan di Kecamatan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat.

“Kami mendesak Bupati Kuningan untuk mencabut penyegelan bakal makam sesepuh adat karuhun urang Sunda Wiwitan,” desak Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid lewat keterangan tertulis yang diterima jurnalbatavia.com, Sabtu (25/7/2020). 

Usman Hamid pun menyesalkan penyegelan bangunan tersebut oleh pemerintah setempat diduga turut melibatkan Organisasi Masyarakat (Ormas). 

“Penyegelan melalui pengerahan ormas telah menjadikan mereka sebagai sasaran pemaksaan yang mengurangi hak-hak penganut Sunda Wiwitan untuk menjalankan keyakinan sesuai pilihannya,” ketusnya. 

“Jika pemeluk agama lainnya boleh mendirikan tempat-tempat untuk tujuan beribadah dan berkeyakinan, termasuk makan yang dikeramatkan, mengapa mereka tidak boleh?. Ini adalah intoleransi dan diskriminasi negara dengan daya paksa organisasi massa,” tegas Usmad Hamid. 

Sebelumnya diketahui, bakal makam sesepuh Masyarakat Adat Karuhun (Akur) Sunda Wiwitan yang berada di area Curug Go’ong,  Kecamatan Cigugur, disegel oleh Pemkab Kuningan. Ini lantaran bangunan dianggap kategori tugu, sehingga perlu adanya Izin Membuat Bangunan (IMB).

Penyegelan ini pun berujung pro-kontra. Bahkan seribuan orang dari ormas sempat ikut memantau proses penyegelan bakal makam tersebut. Namun untuk menghindari konflik massa dibubarkan pihak kepolisian. Hanya perwakilan ormas yang diizinkan untuk menyaksikan penyegelan. 

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kuningan, Indra Purwantoro saat dikonfirmasi media, Senin (20/7/2020). 

“Ya banyak ormas, sekitar 1.500 orang. Tugas kami hanya fokus penyegelan. Kami juga koordinasi dengan kepolisian. Jadi hanya perwakilannya (ormas) yang ikut ke lokasi menyaksikan penyegelan,” katanya.

Dia mengatakan pihaknya telah melayangkan surat teguran sebanyak tiga kali tentang proses pembangunan bakal makam tersebut. Indra menilai bangunan yang dijadikan bakal makam tersebut masuk dalam kategori tugu. Sehingga, lanjut dia, perlu adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Setelah surat ketiga belum menunjukkan legalitas perizinan (IMB). Sesuai SOP kami adalah menyegel. Ya, penyegelan pengawasan, tetap yang bersangkutan (Sunda Wiwitan) dipersilakan untuk mengurus izin,” kata Indra.

Indra menerangkan jika selama tujuh hari setelah penyegelan tidak bisa menunjukkan IMB, maka pihak Sunda Wiwitan diminta untuk membongkar sendiri bangunan yang disegel. Satpol PP memberikan waktu selama 30 hari untuk proses pembongkaran

“Kalau mampu menunjukkan izin (IMB), maka segel kami cabut. Sifatnya hanya mengehentikan sementara,” katanya.

“Kalau pembongkaran diberi waktu 30 hari. Kalau tidak bisa membongkar sendiri, kami yang akan bongkar,” kata Indra menambahkan.(KOY)

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

PN Teluk Kuantan Kabulkan Gugatan Praperadilan Kepala BPKAD Kuansing

Mon, 5 Apr 2021 05:45:30pm

Logo Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.    JURNAL BATAVIA-Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Riau mengabulkan gugatan praperadilan  yang...

Anomali Presidenthial Treshold Dalam Negara Demokrasi 

Sun, 14 Mar 2021 12:19:58pm

Oleh: Muhammad Hasan Basri Peneliti Indonesia Justice Watch   JURNAL BATAVIA - Presidenthial Threshold (ambang batas) merupakan syarat...

Kajari Pangkalpinang Jefferdian Gelar Vaksinasi Covid-19

Wed, 10 Mar 2021 09:52:26am

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pangkalpinang, Jefferdian SH MH, saat memimpin langsung jajarannya melaksanakan suntikan vaksinasi Covid -19. Foto:...

Tertarik Dengan Bisnis Raja Molen, Wakil Ketua BUMDes Tawarkan Kerjasama

Sat, 27 Feb 2021 05:22:42pm

Istimewa.    JURNAL BATAVIA - Pemantapan kerjasama BUMdes Badan Usaha Milik Desa, mitra usaha Desa Sindangkempeng Kecamatan Greged Kabupaten...

Kejagung Periksa ES dan 7 Direksi Perusahaan Sekuritas

Fri, 26 Feb 2021 07:54:13am

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak.    JURNAL BATAVIA-Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus)...

Menuju Zona Integritas WBBM, Jampidum Ajak Jajarannya Mengubah Paradigma Lama

Wed, 24 Feb 2021 03:43:50pm

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Fadil Zumhana bersama Sekretaris Jampidum Yunan Harjaka dan jajaran Direktur Bidang Pidana Umum saat...

Koramil 06/Setiabudi Laksanakan PPKM, Danramil: Untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Tue, 23 Feb 2021 12:18:33pm

Istimewa.    JURNAL BATAVIA - Koramil 06/ Setiabudi, Kodim 0504/Jakarta Selatan tidak henti-hentinya melaksanakan penerapan protokol...

Membumikan Pancasila Adalah Elemen Penting Sistem Ketahanan

Fri, 12 Feb 2021 05:36:15pm

Kuliah ilmu Pancasila dan Pemantapan Nilai Nilai Kebangsaan di Jakarta Pusat, Rabu (10/2/2021).     JURNAL BATAVIA-Tenaga Profesional...

Kejari Kota Bogor Hentikan Penuntutan Ustad Maheer

Wed, 10 Feb 2021 06:09:19pm

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak.  JURNAL BATAVIA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor...

Adam Damiri Ditetapkan Tersangka, Pengacara Pertanyakan Keabsahan Barang Bukti

Wed, 10 Feb 2021 11:17:19am

Pengacara Tonin Tachta Singarimbun.      JURNAL BATAVIA-Penetapan mantan Direktur Utama PT Asabri, Adam Rachmat Damiri sebagai...

Berita Terbaru

Politik

Ekonomi & Bisnis

Visitor

Pengunjung Online          :   0
Pengunjung Hari Ini         :   8
Pengunjung Terakhir      :   14
Pengunjung Kemarin      :   740
Total Pengunjung               :   30373