Jurnal Batavia - Suara Aspirasi Publik

Opini Publik: Pembangunan Kecerdasan Politik Rakyat Untuk Indonesia Yang Lebih Maju

Fri, 1 Jan 2021 02:16:39pm Jurnal Batavia
Dibaca 40 Kali
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
IMG-20201231-WA0061

Oleh: Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED), Farouk Abdullah Alwyni.

 

JURNAL BATAVIA-Menjelang akhir tahun 2020, kita disajikan pertunjukan politik unik di Indonesia, ketika Sandiaga Uno diangkat menjadi Menteri di Kabinet Jokowi. Dengan masuknya Sandiaga ke kabinet pemerintahan Jokowi maka lengkaplah sudah satu pasang Calon Presiden dan Wakil Presiden (Prabowo-Sandi) dari kubu lawan pasangan Jokowi-Ma’ruf, masuk menjadi anak buah pasangan Jokowi-Ma’ruf yang memenangi pemilihan Presiden 2019, walaupun pada awalnya mereka tidak menerima kemenangan sang calon tersebut.

Proses politik yang terjadi tersebut adalah sebuah hal yang unik dalam konteks internasional negara demokrasi modern. Bahkan hal yang terjadi itupun adalah sebuah sejarah baru dari proses demokrasi Indonesia sejak dimulainya proses pemilihan presiden yang langsung dipilih oleh rakyat di tahun 2004.

Mungkin ingin meminimalkan gesekan politik saat proses pilpres, dimana dua kubu pendukung calon pasangan presiden tersebut saling memberikan hujatan satu sama lain dengan istilah “cebong” dan “kampret.”

Tetapi persoalannya, proses politik yang tejadi tersebut pada dasarnya menegaskan konsep demokrasi yang dikenal secara luas, biasanya pihak yang kalah berada di luar dan menjadi oposisi, mengkritisi pemerintahan yang berkuasa, agar proses “check and balance” bisa terjadi. Karena dengan ketiadaan proses “check and balance” pada esensinya yang dirugikan adalah demokrasi itu sendiri, dan masyarakat secara keseluruhan.

Farouk Abdullah Alwyni seorang pakar ekonomi syariah dan pengamat politik menyampaikan pandangan politiknya terhadap situasi politik saat ini, di penghujung tahun 2020. Refleksi Akhir tahun ditinjau dari sisi politik kebangsaan: “Proses kontrol dalam penyelenggaraan negara di sebuah negara demokrasi adalah hal yang harus dilakukan, karena tanpa kontrol, tidak mustahil kekuasaan cenderung mudah untuk disalahgunakan”.

Kita mendengar istilah lama terkait hal ini yang disebut dengan, “power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, belakangan lembaga-lembaga pembangunan internasional menggunakan istilah “good governance”, bahkan dalam level perusahaanpun dikenal secara internasional istilah “good corporate governance,”.

“Kata-kata bijak dari Benjamin Franklin, salah satu “founding father” Amerika Serikat yang menyatakan, “it is the first responsibility of every citizen to question authority” (tanggung jawab utama dari setiap warga negara untuk mempertanyakan otoritas). Dan yang tidak kalah penting, ketika kita menghadapi penurunan kualitas demokrasi dewasa ini, kemudian pernyataan George Washington, Presiden Pertama Amerika Serikat, mengatakan “If freedom of speech is taken away, then dumb and silent we may be led, like sheep to the slaughter”(Jika kebebasan berbicara dicabut, dan kita diarahkan untuk bisu dan diam, seperti domba-domba yang akan disembelih). Tentunya ada batas antara kebebasan berbicara dan penghinaan, tetapi esensi kebebasan berbicara disini adalah kritik terhadap pemerintahan.

“Jelas bahwa dukungan dan kepatuhan kepada pemerintahan ataupun Presidennya, terlepas apakah agama memegang peranan penting atau tidak dalam negara tersebut, hanya berlaku jika sang pemimpin tersebut berpegang kepada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kebenaran, kebaikan, dan pemihakan kepada rakyat kebanyakan. Hal ini berlaku mulai dari masa Kekhalifahan Rasyidin dahulu sampai dengan konteks negara modern yang berdasarkan demokrasi dewasa ini.

Dalam konteks negara demokrasi Indonesia dewasa ini, maka perlu dibangun sebuah kesadaran di kalangan masyarakat bahwa mereka selalu mengedepankan konsep conditional support kepada para pemimpin yang dipilihnya, agar tidak terjadi kediktaroran dan menjadi negara otoriter.
Memang demokrasi, bukanlah sebuah sistim yang ideal, bahkan oleh para pemikir dan politisi Barat sendiri, tetapi untuk saat ini, demokrasi adalah sebuah sistim yang bisa menghargai hak asasi manusia (HAM) dan mengantarkan kesejahteraan dan kemajuan di negara-negara Eropa Barat, Amerika Utara, Asia Timur, Skandinavia, maupun Australia dan New Zealand dibandingkan dengan sistim-sistim lainnya, apalagi sebuah sistim monarki absolut model Saudi Arabia ataupun sistim satu partai model komunis China yang cenderung represif dalam memaksakan kehendaknya. Atau kita lihat model-model Republik yang pada dasarnya adalah negara-negara otoriter, model yang ada di Mesir (diktator militer), Syria (diktator sipil), ataupun model ‘hybrid’ Korea Utara (pemerintahan komunis).

Kembali kepada realitas politik Indonesia akhir tahun, dimana satu pasang calon yang kalah dalam proses demokrasi pada akhirnya “submit” dan mengikuti sang calon pemenang, adalah sebuah pelajaran politik penting bagi para pendukung fanatik kedua pasang calon tersebut, bahwa politik pada dasarnya bisa begitu cair, terlebih lagi di Indonesia, dan para pendukung kedua belah pihak harus menyadari bahwa mereka tidak bisa “gelap mata” terhadap pihak yang didukungnya, baik itu bagi sang pemenang maupun yang kalah.

Kita dengar kekecewaan datang dari kubu kedua belah pihak, baik bagi para pendukung Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandi. Pendukung pemenang melihat sendiri bagaimana lawan yang sebelumnya diserang habis-habisan ternyata pada akhirnya bisa mendapatkan posisi, namun sang pendukung fanatik justru tidak mendapatkannya. 

Semoga hal tersebut menjadi pelajaran politik penting bagi rakyat, bahwa kedepannya rakyat tidak perlu terlalu fanatik kepada para calon yang didukungnya. Rakyat harus menyadari bahwa mereka mendukung calon yang mereka dukung adalah karena disatukan oleh cita-cita dan idealisme perjuangan semata, begitu para figur yang didukungnnya dianggap sudah tidak berada di rel cita-cita perjuangan dan idealisme bersama, pada saat itulah mereka sudah harus siap meninggalkan figur yang didukungnya tersebut. Karena fanatisme buta kepada satu figur pada akhirnya hanya akan menimbulkan kekecewaan yang luar biasa. Dan ini berlaku tentunya bukan hanya untuk dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang lalu, tetapi yang terpenting adalah dalam kontestasi politik kedepannya, dan yang terdekat di tahun 2024 mendatang.

Pembangunan kecerdasan politik rakyat penting dalam rangka menghilangkan “slavish attitude” (watak budak) dari rakyat, yang melihat figur yang mereka dukung adalah segala-galanya bahkan seperti figur setengah dewa.
Pada akhirnya walaupun mungkin mereka memiliki kelebihan-kelebihan, tetapi pastinya merekapun mempunyai kekurangan-kekurangan, karena mereka bukan malaikat, ataupun Nabi yang ma’sum.

Dalam konteks politik Indonesia mendatang khususnya nanti dalam pemilihan Presiden 2024, rakyat harus cerdas, bahwa orang-orang yang akan ikut kontestasi pemilihan presiden tersebut adalah calon-calon pelayan publik yang perlu memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat, bukan para calon penguasa yang akan menjadi tuan-tuan mereka, yang setelah duduk di singgasana kekuasaan hanya mementingkan kelompok elite saja.

Rakyat juga perlu menyadari bahwa dukungan mereka terbatas jika para calon yang dipilihnya adalah benar-benar mempunyai pemihakan kepada rakyat banyak, dan bisa berjuang untuk menegakkan sebuah sistim yang berKetuhanan, berkemanusiaan, menjaga persatuan, menghargai musyawarah, dan tentunya akan berjuang untuk terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rakyat dalam perjuangan politiknya, perlu membuang jauh-jauh mental-mental neo-feodal, yang terlalu mengagung-agungkan para junjungannya, padahal dalam konteks demokrasi modern, figur-figur yang tampil tersebut harus menjadi figur-figur yang justru mewakili kepentingan rakyat banyak, figur-figur yang harus merasa lemah jika tidak bisa menjaga kemaslahatan rakyat ataupun kepentingan kelompok rakyat yang tertindas, dan figur-figur yang harus merasa kuat dan bisa keras jika berhadapan dengan elite-elite yang justru membawa kemudharatan untuk rakyat ataupun elite-elite yang mempunyai sifat menindas.(FRI)

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Bukan Pertama Kalinya Ada Mafia Hukum di Kejati Kepri

Sun, 6 Jun 2021 11:11:22pm

Foto: Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau.    JURNAL BATAVIA-Dugaan praktek mafia hukum di tubuh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau...

Bank Mega Diminta Ganti Rugi Dana Nasabah Akibat Dugaan Pembobolan Rp 33,45 Miliar

Tue, 25 May 2021 10:36:10pm

Foto: Ilustrasi.    JURNAL BATAVIA - Sembilan nasabah Bank Mega yang tabungannya diduga dibobol pejabat bank menuntut pimpinan dan pemilik bank...

Atlet Karate Indonesia Bertekad Tingkatkan Prestasi di Kejuaraan Internasional

Sun, 23 May 2021 12:21:43am

Manager Pelatnas Mayjen TNI Sapriadi.    JURNAL BATAVIA - PB FORKI terus bertekad meningkatkan prestasi para atlet karate di Indonesia....

Kejati Banten Sukses Mendorong Percepatan Investasi Sebesar 59 Triliun

Wed, 19 May 2021 09:46:13pm

Foto: Istimewa.      JURNAL BATAVIA - Keberhasilan demi keberhasilan terus ditunjukkan jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Tak cuma...

Purnawirawan, Istri, dan Warakawuri TNI AD di Wilayah Manokwari Papua Barat Mulai Divaksin AstraZeneca

Wed, 19 May 2021 10:00:20am

Foto: Pendam XVIII/Kasuari.   JURNAL BATAVIA - Menindaklanjuti perintah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa pada...

Ketum Partai UKM Pecat Sekjen Syafruddin Budiman

Sun, 9 May 2021 02:20:48pm

Istimewa.  JURNAL BATAVIA - Partai Usaha Kecil Menengah (UKM) kini dilanda konflik internal. Konflik terjadi antara Ketua Umum Partai...

Korban Mafia Tanah Minta Perlindungan Hukum Kapolri dan Jaksa Agung

Thu, 15 Apr 2021 05:46:57pm

Foto: Istimewa.    JURNAL BATAVIA - Seorang Pencari Kadilan, Zaenal Tayeb, korban mafia hukum di kepolisian dan kejaksaan  wilayah Bali,...

Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Optimis Raih Predikat Zona Integritas WBK Dan WBBM

Wed, 7 Apr 2021 10:42:09pm

Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi.    JURNAL BATAVIA - Satuan kerja (Satker) pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel)...

PN Teluk Kuantan Kabulkan Gugatan Praperadilan Kepala BPKAD Kuansing

Mon, 5 Apr 2021 05:45:30pm

Logo Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.    JURNAL BATAVIA-Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Riau mengabulkan gugatan praperadilan  yang...

Anomali Presidenthial Treshold Dalam Negara Demokrasi 

Sun, 14 Mar 2021 12:19:58pm

Oleh: Muhammad Hasan Basri Peneliti Indonesia Justice Watch   JURNAL BATAVIA - Presidenthial Threshold (ambang batas) merupakan syarat...

Berita Terbaru

Politik

Ekonomi & Bisnis

Visitor

Pengunjung Online          :   0
Pengunjung Hari Ini         :   9
Pengunjung Terakhir      :   14
Pengunjung Kemarin      :   124
Total Pengunjung               :   36767