Jurnal Batavia - Suara Aspirasi Publik

Kalau Anjurkan Kerumunan Massa, Kepala Daerah Bisa Dipecat Tuh

Sun, 22 Nov 2020 10:23:42pm Jurnal Batavia
Dibaca 4 Kali
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
IMG-20200620-WA0024

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar. Istimewa. 

 

 

JURNAL BATAVIA-Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengingatkan bahwa Indonesia masih dalam kondisi darurat bencana yakni menghadapi pandemi Covid-19 yang saat ini telah memakan korban jiwa sebanyak 15.884 orang. Karena itu ia meminta seluruh pemimpin daerah untuk menjadi teladan bagi masyarakat.

“Negara kita sedang darurat. SItuasinya kita satu komando dari Presiden, (baik) Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Lurah, kepala desa harus sama-sama berperang melawan musuh yang setiap hari menyerang warga kita,” ujar Bahtiar yang juga merupakan Pjs. Gubernur Kepulauan Riau, pada program tayangan Metro Pagi Prime Time, Sabtu (21/11/2020).

Hal ini diungkap sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Dalam Imendagri tersebut, kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) diinstruksikan untuk menegakkan protokol kesehatan, melakukan langkah proaktif untuk mencegah penyebaran Covid-19, dan menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

Bahtiar menjelaskan ultimatum Mendagri Tito untuk memberhentikan kepala daerah ditujukan bagi kepala daerah yang tidak hanya sekedar melanggar protokol kesehatan tapi justru menjadi penganjur terjadinya kerumunan massa.

“Kerumunan itu jelas bisa menjadi sumber penularan massal yang juga menyebabkan kemudian kematian. Kalau itu bisa dibuktikan maka kepala daerah bersangkutan bisa dikenai pidana,” paparnya.

Bahtiar melanjutkan meski kepala daerah dipilih melalui pemilihan langsung daerah, Kemendagri merupakan pembina dalam birokrasi pemerintahan daerah yang berhak memberikan instruksi kepada Gubernur, Bupati, Walikota, hingga Camat, Kepala Desa dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan kewenangan mereka di daerah. Salah satu instruksi tersebut adalah penerapan protokol kesehatan.

“Gubernur, Bupati, Walikota diberi otoritas bersama unsur-unsur lain seperti TNI, Polri dan tokoh masyarakat untuk memimpin masyarakat di kondisi darurat. Jika pemimpinnya mengambil langkah yang berbeda maka tidak ada keraguan untuk (mengambil) langkah memberhentikan kepala daerah tersebut,” tegasnya. Sebelumnya Kemendagri juga telah memberikan sanksi teguran tertulis kepada lebih dari 50 kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

“Kita sepakat bahwa kita sedang dalam situasi darurat, Kepala Daerah harus menjadi teladan dan melaksanakan undang-undang yang mengacu pada instruksi dari pemerintah pusat,” tambah Bahtiar.(YDH)

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Sambut HBA Ke-61, Jamintel Sunarta Pimpin Ziarah Di TMP Kalibata

Wed, 21 Jul 2021 08:34:23pm

Foto: Jaksa Agung Muda Intelijen, Sunarta.  JURNAL BATAVIA - Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan RI, Dr Sunarta SH MH, Rabu pagi...

Bongkar Mega Korupsi Jiwasraya dan Asabri, Kejagung Diapresiasi Pengamat Hukum

Fri, 16 Jul 2021 06:32:49pm

Foto: Istimewa.      JURNAL BATAVIA - Kinerja Bidang Pidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam membongkar dua mega skandal korupsi pada...

Jaga Kepercayaan Masyarakat, Penggeledahan Kantor Bank Harus Lebih Humanis

Fri, 2 Jul 2021 11:02:01pm

Ilustrasi.      JURNAL BATAVIA - Penggeledahan kantor salah satu bank BUMN di Medan oleh aparat penegak hukum yang dikawal polisi...

Persidangan Terdakwa Yuri Pratomo Terungkap Kesaksian Palsu

Wed, 16 Jun 2021 11:43:39pm

Foto: Ilustrasi     JURNAL BATAVIA - Dalam pembuktian pada persidangan dengan terdakwa Yuri Pranatomo di PN Denpasar pada Senin...

Ditengarai Terlibat Mafia Hukum, MA Diminta Awasi Ketua PN Batam

Thu, 10 Jun 2021 09:23:09am

Foto: Gedung Mahkamah Agung (MA) .   JURNAL BATAVIA-Ketua Mahkamah Agung RI, dan Kepala Bawas MA  dituntut aktif melakukan pengawasan...

Bukan Pertama Kalinya Ada Mafia Hukum di Kejati Kepri

Sun, 6 Jun 2021 11:11:22pm

Foto: Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau.    JURNAL BATAVIA-Dugaan praktek mafia hukum di tubuh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau...

Bank Mega Diminta Ganti Rugi Dana Nasabah Akibat Dugaan Pembobolan Rp 33,45 Miliar

Tue, 25 May 2021 10:36:10pm

Foto: Ilustrasi.    JURNAL BATAVIA - Sembilan nasabah Bank Mega yang tabungannya diduga dibobol pejabat bank menuntut pimpinan dan pemilik bank...

Atlet Karate Indonesia Bertekad Tingkatkan Prestasi di Kejuaraan Internasional

Sun, 23 May 2021 12:21:43am

Manager Pelatnas Mayjen TNI Sapriadi.    JURNAL BATAVIA - PB FORKI terus bertekad meningkatkan prestasi para atlet karate di Indonesia....

Kejati Banten Sukses Mendorong Percepatan Investasi Sebesar 59 Triliun

Wed, 19 May 2021 09:46:13pm

Foto: Istimewa.      JURNAL BATAVIA - Keberhasilan demi keberhasilan terus ditunjukkan jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Tak cuma...

Purnawirawan, Istri, dan Warakawuri TNI AD di Wilayah Manokwari Papua Barat Mulai Divaksin AstraZeneca

Wed, 19 May 2021 10:00:20am

Foto: Pendam XVIII/Kasuari.   JURNAL BATAVIA - Menindaklanjuti perintah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa pada...

Berita Terbaru

Politik

Ekonomi & Bisnis

Visitor

Pengunjung Online          :   1
Pengunjung Hari Ini         :   7
Pengunjung Terakhir      :   11
Pengunjung Kemarin      :   39
Total Pengunjung               :   41308