Jurnal Batavia - Suara Aspirasi Publik

Akademisi: Penambahan masa jabatan presiden perlu kajian mendalam

Fri, 29 Nov 2019 11:55:54am Jurnal Batavia
Dibaca 4 Kali
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
D47B8FF5-D547-4652-AF65-703EB9FC20FC

Purwokerto (ANTARA) – Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Manunggal Kusuma Wardaya mengatakan bahwa wacana penambahan masa jabatan presiden perlu kajian mendalam dan menyeluruh.

“Perlu kajian mendalam dan menyeluruh karena perlu mengakomodasi kepentingan masyarakat,” kata Manunggal Kusuma Wardaya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat.

Salah satu pendiri Serikat Pengajar HAM (Sepaham) Indonesia tersebut juga mengatakan bahwa  kewenangan mengubah UUD NRI Tahun 1945 memang terletak pada MPR.

“Secara hukum ketatanegaraan jika MPR menghendaki (penambahan masa jabatan, red.), ya, bisa saja. Adapun masa jabatan itu panjang pendeknya relatif. Kita ‘terbiasa’ 5 tahun sejak mendirikan negara ini. Tapi ingat, Amerika tidak 5 tahun, tetapi 4 tahun,” katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, penambahan bisa saja terjadi MPR menyepakati soal masa jabatan presiden/wakil presiden. Namun, harus dikaji kembali apakah telah mengakomodasi kepentingan rakyat.

“Harus diingat, hukum juga produk politik. Hukum, termasuk UUD, adalah produk politik sehingga perlu diluruskan apakah produk tersebut bukan untuk kepentingan politik jangka pendek,” katanya.

Durasi kekuasaan, menurut dia, perlu dibatasi agar tidak berpotensi terjadi penyimpangan. Pasalnya, makin lama kekuasaan berlangsung, dia akan berpotensi menyimpang.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani mengakui bahwa pimpinan MPR saat ini menampung semua wacana dan pemikiran dari elemen masyarakat, salah satu masukannya terkait dengan perubahan masa jabatan presiden/wakil presiden.

Masukan masyarakat tersebut, menurut dia, seperti ada yang mengusulkan lama masa jabatan presiden/wapres selama 5 tahun namun dapat dipilih tiga kali.
Selain itu, kata dia, ada usulan presiden/wapres cukup satu kali masa jabatan saja namun tidak 5 tahun, tetapi 8 tahun.

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Bongkar Mega Korupsi Jiwasraya dan Asabri, Kejagung Diapresiasi Pengamat Hukum

Fri, 16 Jul 2021 06:32:49pm

Foto: Istimewa.      JURNAL BATAVIA - Kinerja Bidang Pidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam membongkar dua mega skandal korupsi pada...

Jaga Kepercayaan Masyarakat, Penggeledahan Kantor Bank Harus Lebih Humanis

Fri, 2 Jul 2021 11:02:01pm

Ilustrasi.      JURNAL BATAVIA - Penggeledahan kantor salah satu bank BUMN di Medan oleh aparat penegak hukum yang dikawal polisi...

Persidangan Terdakwa Yuri Pratomo Terungkap Kesaksian Palsu

Wed, 16 Jun 2021 11:43:39pm

Foto: Ilustrasi     JURNAL BATAVIA - Dalam pembuktian pada persidangan dengan terdakwa Yuri Pranatomo di PN Denpasar pada Senin...

Ditengarai Terlibat Mafia Hukum, MA Diminta Awasi Ketua PN Batam

Thu, 10 Jun 2021 09:23:09am

Foto: Gedung Mahkamah Agung (MA) .   JURNAL BATAVIA-Ketua Mahkamah Agung RI, dan Kepala Bawas MA  dituntut aktif melakukan pengawasan...

Bukan Pertama Kalinya Ada Mafia Hukum di Kejati Kepri

Sun, 6 Jun 2021 11:11:22pm

Foto: Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau.    JURNAL BATAVIA-Dugaan praktek mafia hukum di tubuh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau...

Bank Mega Diminta Ganti Rugi Dana Nasabah Akibat Dugaan Pembobolan Rp 33,45 Miliar

Tue, 25 May 2021 10:36:10pm

Foto: Ilustrasi.    JURNAL BATAVIA - Sembilan nasabah Bank Mega yang tabungannya diduga dibobol pejabat bank menuntut pimpinan dan pemilik bank...

Atlet Karate Indonesia Bertekad Tingkatkan Prestasi di Kejuaraan Internasional

Sun, 23 May 2021 12:21:43am

Manager Pelatnas Mayjen TNI Sapriadi.    JURNAL BATAVIA - PB FORKI terus bertekad meningkatkan prestasi para atlet karate di Indonesia....

Kejati Banten Sukses Mendorong Percepatan Investasi Sebesar 59 Triliun

Wed, 19 May 2021 09:46:13pm

Foto: Istimewa.      JURNAL BATAVIA - Keberhasilan demi keberhasilan terus ditunjukkan jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Tak cuma...

Purnawirawan, Istri, dan Warakawuri TNI AD di Wilayah Manokwari Papua Barat Mulai Divaksin AstraZeneca

Wed, 19 May 2021 10:00:20am

Foto: Pendam XVIII/Kasuari.   JURNAL BATAVIA - Menindaklanjuti perintah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa pada...

Ketum Partai UKM Pecat Sekjen Syafruddin Budiman

Sun, 9 May 2021 02:20:48pm

Istimewa.  JURNAL BATAVIA - Partai Usaha Kecil Menengah (UKM) kini dilanda konflik internal. Konflik terjadi antara Ketua Umum Partai...

Berita Terbaru

Politik

Ekonomi & Bisnis

Visitor

Pengunjung Online          :   0
Pengunjung Hari Ini         :   0
Pengunjung Terakhir      :   0
Pengunjung Kemarin      :   16
Total Pengunjung               :   39777