Jurnal Batavia - Suara Aspirasi Publik

Akademisi: Penambahan masa jabatan presiden perlu kajian mendalam

Fri, 29 Nov 2019 11:55:54am Jurnal Batavia
Dibaca 4 Kali
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
D47B8FF5-D547-4652-AF65-703EB9FC20FC

Purwokerto (ANTARA) – Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Manunggal Kusuma Wardaya mengatakan bahwa wacana penambahan masa jabatan presiden perlu kajian mendalam dan menyeluruh.

“Perlu kajian mendalam dan menyeluruh karena perlu mengakomodasi kepentingan masyarakat,” kata Manunggal Kusuma Wardaya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat.

Salah satu pendiri Serikat Pengajar HAM (Sepaham) Indonesia tersebut juga mengatakan bahwa  kewenangan mengubah UUD NRI Tahun 1945 memang terletak pada MPR.

“Secara hukum ketatanegaraan jika MPR menghendaki (penambahan masa jabatan, red.), ya, bisa saja. Adapun masa jabatan itu panjang pendeknya relatif. Kita ‘terbiasa’ 5 tahun sejak mendirikan negara ini. Tapi ingat, Amerika tidak 5 tahun, tetapi 4 tahun,” katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, penambahan bisa saja terjadi MPR menyepakati soal masa jabatan presiden/wakil presiden. Namun, harus dikaji kembali apakah telah mengakomodasi kepentingan rakyat.

“Harus diingat, hukum juga produk politik. Hukum, termasuk UUD, adalah produk politik sehingga perlu diluruskan apakah produk tersebut bukan untuk kepentingan politik jangka pendek,” katanya.

Durasi kekuasaan, menurut dia, perlu dibatasi agar tidak berpotensi terjadi penyimpangan. Pasalnya, makin lama kekuasaan berlangsung, dia akan berpotensi menyimpang.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani mengakui bahwa pimpinan MPR saat ini menampung semua wacana dan pemikiran dari elemen masyarakat, salah satu masukannya terkait dengan perubahan masa jabatan presiden/wakil presiden.

Masukan masyarakat tersebut, menurut dia, seperti ada yang mengusulkan lama masa jabatan presiden/wapres selama 5 tahun namun dapat dipilih tiga kali.
Selain itu, kata dia, ada usulan presiden/wapres cukup satu kali masa jabatan saja namun tidak 5 tahun, tetapi 8 tahun.

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Kejagung Periksa ES dan 7 Direksi Perusahaan Sekuritas

Fri, 26 Feb 2021 07:54:13am

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak.    JURNAL BATAVIA-Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus)...

Menuju Zona Integritas WBBM, Jampidum Ajak Jajarannya Mengubah Paradigma Lama

Wed, 24 Feb 2021 03:43:50pm

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Fadil Zumhana bersama Sekretaris Jampidum Yunan Harjaka dan jajaran Direktur Bidang Pidana Umum saat...

Koramil 06/Setiabudi Laksanakan PPKM, Danramil: Untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Tue, 23 Feb 2021 12:18:33pm

Istimewa.    JURNAL BATAVIA - Koramil 06/ Setiabudi, Kodim 0504/Jakarta Selatan tidak henti-hentinya melaksanakan penerapan protokol...

Membumikan Pancasila Adalah Elemen Penting Sistem Ketahanan

Fri, 12 Feb 2021 05:36:15pm

Kuliah ilmu Pancasila dan Pemantapan Nilai Nilai Kebangsaan di Jakarta Pusat, Rabu (10/2/2021).     JURNAL BATAVIA-Tenaga Profesional...

Kejari Kota Bogor Hentikan Penuntutan Ustad Maheer

Wed, 10 Feb 2021 06:09:19pm

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak.  JURNAL BATAVIA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor...

Adam Damiri Ditetapkan Tersangka, Pengacara Pertanyakan Keabsahan Barang Bukti

Wed, 10 Feb 2021 11:17:19am

Pengacara Tonin Tachta Singarimbun.      JURNAL BATAVIA-Penetapan mantan Direktur Utama PT Asabri, Adam Rachmat Damiri sebagai...

Konfederasi Buruh Optimistis Dana Peserta BPJS Naker Aman

Mon, 8 Feb 2021 03:16:24pm

Konferensi pers virtual oleh tiga konfederasi buruh terkait penyidikan dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan oleh Kejaksaan Agung...

Diduga Rugikan Negara 23,7 Triliun, Kejagung Sasar Tersangka Lain Kasus Asabri

Thu, 4 Feb 2021 09:53:13pm

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Leonard Eben Ezer Simanjuntak.    JURNAL BATAVIA-Tim penyidik pidana khusus...

Kejari Pulang Pisau Tuntaskan Tiga Perkara Tipikor

Fri, 29 Jan 2021 06:01:55pm

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pulang Pisau, Triono Rahyudi (tengah).  JURNAL BATAVIA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulang Pisau Kalimantan Tengah...

Kejari Pulang Pisau Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi

Fri, 29 Jan 2021 05:19:19pm

Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Triono Rahyudi beserta jajarannya. Istimewa.      JURNAL BATAVIA-Kejaksaan Negeri Pulang Pisau (Pulpis)...

Berita Terbaru

Politik

Ekonomi & Bisnis

Visitor

Pengunjung Online          :   0
Pengunjung Hari Ini         :   67
Pengunjung Terakhir      :   136
Pengunjung Kemarin      :   270
Total Pengunjung               :   25834