Jurnal Batavia - Suara Aspirasi Publik

Yusuf Dicopot Sebagai Kajati Papua Barat, Masyarakat Lokal Protes ke Jaksa Agung

Fri, 28 Aug 2020 01:05:36am Jurnal Batavia
Dibaca 4 Kali
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
downloadfile-6

Foto: Masyarakat Provinsi Papua Barat. 

 

JURNAL BATAVIA-Pencopotan M Yusuf sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat nampaknya menuai protes dari masyarakat setempat. 

Masyarakat menilai pencopotan tersebut sebagai langkah yang kurang tepat dari pimpinan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

“Sangat disayangkan dan disesalkan masyarakat tiba-tiba saja Yusuf dimutasi tanpa alasan yang jelas. Padahal, selama 6 bulan kepemimpinan Yusuf  menunjukan kinerja yang baik dan sangat harmonis dengan masyarakat Pabar,” ucap Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay, Paul Mayor kepada wartawan, Kamis (27/8/2020).

Dia menilai, Yusuf menjadi korban fitnah oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang punya kepentingan tertentu di Bumi Kasuari tersebut.

“Oleh karena itu kami para tokoh masyarakat pendiri Provinsi Papua Barat datang ke Kejaksaan Agung meminta Jaksa Agung Burhanuddin membatalkan SK Mutasi dan mengangkat kembali Yusuf sebagai Kajati Pabar,” tandas Paul.

Paul menyebut, sebanyak 20 orang tokoh masyarakat adat Papua Barat bersama Dewan Kejuangan Reaktivitas Tim (Dekrit) 315 yang merupakan para pendiri Provinsi Papua Barat, meminta agar Yusuf bertugas kembali sebagai Kajati Papua Barat Pabar, sesuai surat permohonan kepada Jaksa Agung yang telah diserahkan ke Kejagung melalui Kapuspenkum.

“Mengacu pada UU Otsus Pasal 52 ayat 2 itu jelas bicara tentang Kejaksaan, jadi seorang petinggi Kejaksaan kalau ditempatkan di Papua Barat harus rekomendasi Gubernur, harus izin dulu yang khusus disini adalah Hukum adat kami,” ujarnya.

Sementara itu berdasarkan informasi yang dikumpulkan wartawan menyebutkan bahwa Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan, juga mengharapkan Yusuf tetap bertugas sebagai Kajati Papua Barat sampai dengan terlaksananya Pilkada serentak di Papua Barat dan terealisasinya pembangunan kantor Kejati Papua Barat.

Selain itu, Gubernur Dominggus menyebut selama 6 bulan kepemimpinan Yusuf mampu beradaptasi, berintegrasi dan bersinergi dengan Forkopimda Papua Barat dalam pembangunan, baik fisik maupun non fisik.

Yusuf mampu mengimplementasikan penegakan hukum secara preventif, edukatif dan mengutamakan kearifan lokal dan adat istiadat Papua Barat, sehingga ketentraman dan ketertiban umum di Papua Barat kondusif dan terjaga dengan baik.

Selain itu, Yusuf sangat mendukung pelaksanaan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dengan melakukan pendampingan, pengamanan dan pengawalan sehingga pembangunan di Provinsi Papua Barat dapat terlaksana dengan baik sesuai regulasi yang berlaku.

Di sisi lain, Yusuf berkontribusi besar dalam penguatan budaya dan adat istiadat Papua Barat sehingga kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung tokoh adat, tokoh masyarakat Papua Barat dan mereka menjadikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat M Yusuf sebagai panutan dan teladan.

Berdasarkan hal itulah, tokoh masyarakat dan tokoh adat yang merupakan para pendiri Provinsi Papua Barat tetap menginginkan Yusuf sebagai Kajati Papua Barat.

“Kami kalau pulang harus membawa secarik surat itu bahwa beliau (Yusuf) tetap ditempatkan menjadi Kajati Papua Barat, agar kami tidak pulang tangan kosong,” tegas Paul.

Sebab, nanti di Papua Barat ketika tangan kosong dan tidak tercapai tujuan tersebut, maka akan menjadi masalah.

 “Oleh karena itu Pak Jaksa Agung diharapkan mengerti dan memahami perasaan dan hati nurani masyarakat Papua Barat yang tetap menginginkan pak Yusuf menjadi Kajati Papua Barat,” tandasnya.(YDH)

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Bukan Pertama Kalinya Ada Mafia Hukum di Kejati Kepri

Sun, 6 Jun 2021 11:11:22pm

Foto: Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau.    JURNAL BATAVIA-Dugaan praktek mafia hukum di tubuh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau...

Bank Mega Diminta Ganti Rugi Dana Nasabah Akibat Dugaan Pembobolan Rp 33,45 Miliar

Tue, 25 May 2021 10:36:10pm

Foto: Ilustrasi.    JURNAL BATAVIA - Sembilan nasabah Bank Mega yang tabungannya diduga dibobol pejabat bank menuntut pimpinan dan pemilik bank...

Atlet Karate Indonesia Bertekad Tingkatkan Prestasi di Kejuaraan Internasional

Sun, 23 May 2021 12:21:43am

Manager Pelatnas Mayjen TNI Sapriadi.    JURNAL BATAVIA - PB FORKI terus bertekad meningkatkan prestasi para atlet karate di Indonesia....

Kejati Banten Sukses Mendorong Percepatan Investasi Sebesar 59 Triliun

Wed, 19 May 2021 09:46:13pm

Foto: Istimewa.      JURNAL BATAVIA - Keberhasilan demi keberhasilan terus ditunjukkan jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Tak cuma...

Purnawirawan, Istri, dan Warakawuri TNI AD di Wilayah Manokwari Papua Barat Mulai Divaksin AstraZeneca

Wed, 19 May 2021 10:00:20am

Foto: Pendam XVIII/Kasuari.   JURNAL BATAVIA - Menindaklanjuti perintah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa pada...

Ketum Partai UKM Pecat Sekjen Syafruddin Budiman

Sun, 9 May 2021 02:20:48pm

Istimewa.  JURNAL BATAVIA - Partai Usaha Kecil Menengah (UKM) kini dilanda konflik internal. Konflik terjadi antara Ketua Umum Partai...

Korban Mafia Tanah Minta Perlindungan Hukum Kapolri dan Jaksa Agung

Thu, 15 Apr 2021 05:46:57pm

Foto: Istimewa.    JURNAL BATAVIA - Seorang Pencari Kadilan, Zaenal Tayeb, korban mafia hukum di kepolisian dan kejaksaan  wilayah Bali,...

Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Optimis Raih Predikat Zona Integritas WBK Dan WBBM

Wed, 7 Apr 2021 10:42:09pm

Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi.    JURNAL BATAVIA - Satuan kerja (Satker) pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel)...

PN Teluk Kuantan Kabulkan Gugatan Praperadilan Kepala BPKAD Kuansing

Mon, 5 Apr 2021 05:45:30pm

Logo Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.    JURNAL BATAVIA-Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Riau mengabulkan gugatan praperadilan  yang...

Anomali Presidenthial Treshold Dalam Negara Demokrasi 

Sun, 14 Mar 2021 12:19:58pm

Oleh: Muhammad Hasan Basri Peneliti Indonesia Justice Watch   JURNAL BATAVIA - Presidenthial Threshold (ambang batas) merupakan syarat...

Berita Terbaru

Politik

Ekonomi & Bisnis

Visitor

Pengunjung Online          :   0
Pengunjung Hari Ini         :   9
Pengunjung Terakhir      :   14
Pengunjung Kemarin      :   124
Total Pengunjung               :   36767