Jurnal Batavia - Suara Aspirasi Publik

Wakil Jaksa Agung: Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik!

Tue, 19 Jan 2021 11:13:34pm Jurnal Batavia
Dibaca 42 Kali
  • 121
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    121
    Shares
IMG-20210119-WA0003

Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi, dalam pengarahannya terkait evaluasi reformasi dan akuntabilitas Kejaksaan Agung tahun 2020, yang disiarkan langsung secara virtual dari ruang kerjanya di Menara Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung, Senin (18/1/2021).

 

JURNAL BATAVIA-Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi memerintahkan kepada jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dirasakan belum optimal memenuhi harapan masyarakat.

Hal itu disampaikannya terkait evaluasi reformasi dan akuntabilitas Kejaksaan Agung tahun 2020, yang disiarkan langsung secara virtual dari ruang kerjanya di Menara Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung, Senin (18/1/2021).

“Selain itu, tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja belum menunjukkan hasil yang signifikan, tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi masih sangat minim Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI serta tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah,” ujar Untung.

Untung yang juga Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung (Kejagung) menuturkan, sebagai komponen pengungkit yaitu dengan 6 area perubahan, yakni Manajemen Perubahan, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Ketatalaksanaan, dan Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia pada Aparatur Sipil Negara (SDM ASN).

Dalam kesempatan pengarahan tersebut, Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung (Kejagung) juga merujuk pada Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : Per-004/A/JA/03/2017 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI tahun 2015-2019 serta Ketentuan Pasal 4 dan 5 Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di internal Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal, Inspektur Utama, Inspektur, atau Kepala Unit Pengawasan Internal Instansi yang menggunakan nama lain.

Kemudian hasil Penilaian PMPRB di Satuan Kerja/Unit Kerja direviu oleh Inspektur Jenderal, Inspektur Utama, Inspektur, atau Kepala Unit Pengawasan Internal Instansi yang menggunakan nama lain secara Daring. Selanjutnya reviu melakukan Kompilasi PMPRB di Satuan Kerja/Unit Kerja dan Instansi.

Kompilasi PMPRB di Satuan Kerja/Unit Kerja dan Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah menjadi hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dan disampaikan kepada Sekretaris Kementerian, Lembaga/daerah atau Pejabat yang memimpin Unit Sekretariat.

Hasil PMPRB disampaikan oleh Sekretaris Kementerian/lembaga/daerah atau Pejabat yang memimpin Unit Sekretariat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia secara Daring.

Berkenaan dengan kegiatan PMPRB, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Jaksa Agung Muda Pengawasan telah membentuk Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Instansi dengan melibatkan perwakilan bidang-bidang terkait.

Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia telah membentuk Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Unit Kerja Eselon I di bawah koordinasi para Sekretaris Jaksa Agung Muda dan Sekretaris Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

Tim PMPRB melakukan penilaian mandiri secara online melalui http://pmprb.menpan.go.id. Hasil penilaian mandiri di Tingkat Instansi dan Tingkat Unit Kerja eselon I dilakukan reviu secara online dan dikompilasi oleh Tim PMPRB Tingkat Instansi sebagai bahan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tingkat instansi/Kejaksaan Republik Indonesia di hadapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Hasil pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi ini nantinya akan memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia pada masa yang akan datang dengan menitik beratkan pada perkembangan pelaksanaan di masing-masing satuan kerja Eselon I dengan merujuk pada 8 area perubahan sebagai indikator penilaian dalam melaksanakan Evaluasi Reformasi Birokrasi bersama dengan Kementerian PAN RB.

Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut komponen 8 (delapan) Area Perubahan sebagai indikator penilaian dalam melaksanakan Evaluasi Reformasi Birokrasi harus didukung dan dibuktikan dengan mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung yang memadai atas pelaksanaan evaluasi PMPRB di masing-masing bidang.(YDH) 

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Menuju Zona Integritas WBBM, Jampidum Ajak Jajarannya Mengubah Paradigma Lama

Wed, 24 Feb 2021 03:43:50pm

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Fadil Zumhana bersama Sekretaris Jampidum Yunan Harjaka dan jajaran Direktur Bidang Pidana Umum saat...

Koramil 06/Setiabudi Laksanakan PPKM, Danramil: Untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Tue, 23 Feb 2021 12:18:33pm

Istimewa.    JURNAL BATAVIA - Koramil 06/ Setiabudi, Kodim 0504/Jakarta Selatan tidak henti-hentinya melaksanakan penerapan protokol...

Membumikan Pancasila Adalah Elemen Penting Sistem Ketahanan

Fri, 12 Feb 2021 05:36:15pm

Kuliah ilmu Pancasila dan Pemantapan Nilai Nilai Kebangsaan di Jakarta Pusat, Rabu (10/2/2021).     JURNAL BATAVIA-Tenaga Profesional...

Kejari Kota Bogor Hentikan Penuntutan Ustad Maheer

Wed, 10 Feb 2021 06:09:19pm

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak.  JURNAL BATAVIA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor...

Adam Damiri Ditetapkan Tersangka, Pengacara Pertanyakan Keabsahan Barang Bukti

Wed, 10 Feb 2021 11:17:19am

Pengacara Tonin Tachta Singarimbun.      JURNAL BATAVIA-Penetapan mantan Direktur Utama PT Asabri, Adam Rachmat Damiri sebagai...

Konfederasi Buruh Optimistis Dana Peserta BPJS Naker Aman

Mon, 8 Feb 2021 03:16:24pm

Konferensi pers virtual oleh tiga konfederasi buruh terkait penyidikan dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan oleh Kejaksaan Agung...

Diduga Rugikan Negara 23,7 Triliun, Kejagung Sasar Tersangka Lain Kasus Asabri

Thu, 4 Feb 2021 09:53:13pm

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Leonard Eben Ezer Simanjuntak.    JURNAL BATAVIA-Tim penyidik pidana khusus...

Kejari Pulang Pisau Tuntaskan Tiga Perkara Tipikor

Fri, 29 Jan 2021 06:01:55pm

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pulang Pisau, Triono Rahyudi (tengah).  JURNAL BATAVIA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulang Pisau Kalimantan Tengah...

Kejari Pulang Pisau Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi

Fri, 29 Jan 2021 05:19:19pm

Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Triono Rahyudi beserta jajarannya. Istimewa.      JURNAL BATAVIA-Kejaksaan Negeri Pulang Pisau (Pulpis)...

Partai Berkarya Tolak Usulan UU Pemilu Jadi Acuan Pemilu 2024

Fri, 29 Jan 2021 02:26:48pm

Sekjen Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang. (Istimewa).    JURNAL BATAVIA-Partai Berkarya menolak usulan perubahan UU No 7 tahun 2017...

Berita Terbaru

Politik

Ekonomi & Bisnis

Visitor

Pengunjung Online          :   0
Pengunjung Hari Ini         :   66
Pengunjung Terakhir      :   109
Pengunjung Kemarin      :   77
Total Pengunjung               :   25380