Jurnal Batavia - Suara Aspirasi Publik

Tangani Kasus Perbankan, Penegak Hukum Harus Kedepankan Aspek Ekonomi 

Fri, 6 Nov 2020 05:52:44pm Jurnal Batavia
Dibaca 6 Kali
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
IMG-20201106-WA0050

Webinar “Urgensi Penegakan Hukum kasus Perbankan Vs Menjaga Stabilitas Perekonomian Nasional”, Jumat (6/11/2020).

 

JURNAL BATAVIA-Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia Dr Suparji Achmad mengatakan, penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung harus tetap berjalan di masa pandemi Covid-19. Hanya saja, penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara sembarangan saat kondisi perekonomian tengah merosot seperti saat ini.

“Aspek ekonomi harus dikedepankan. Selain upaya menegakkan keadilan, penegakan hukum di sektor ekonomi harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan sehingga tidak timbul kegaduhan,” ujar Suparji dalam webinar “Urgensi Penegakan Hukum kasus Perbankan Vs Menjaga Stabilitas Perekonomian Nasional”, Jumat (6/11/2020).

Dalam penegakan hukum di sektor perbankan, ujar Suparji mencontohkan, harus dilakukan secara lebih hati-hati dan cermat.

Pasalnya, perbankan merupakan bisnis kepercayaan. “Jangan sampai penegakan hukum justru mengganggu perekonomian. Ada pegawai bank saja yang ditangkap, itu sudah pasti rusak citra bank itu,” terangnya.

Dia mencontohkan kasus gratifikasi yang baru-baru ini terjadi pada salah satu bank BUMN. Salah satu mantan dirut bank plat merah itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Pidsus Kejagung.

Suparji menilai langkah Kejagung yang memproses mantan dirut saat yang bersangkutan sudah pensiun dari perbankan sudah tepat. “Kita tidak tahu apakah memang tindakan (menetapkan tersangka) itu karena pertimbangan apa, tapi ini menunjukkan bahwa Kejaksaan melakukan penegakan hukum dengan mempertimbangkan agar tidak ada kegaduhan yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan merosot,” ujarnya panjang lebar.

Dalam diskusi yang digelar Forum Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka) itu, dia berharap penegak hukum mampu mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, alih-alih mengedepankan aspek pemidanaan.
“Seharusnya upaya-upaya penyelesaian di luar pengadilan harus dikedepankan,” imbuh Suparji.

SELARAS

Komisioner Komisi Kejaksaan (Komjak) RI Dr Ibnu Mazjah menambahkan, penegakan hukum dan ekonomi harus mampu berjalan selaras di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan laporan yang diterima Komjak dari Lapdumas Kejaksaan, kata Ibnu, memang dugaan pelanggaran dalam penanganan kasus perbankan yang diterima Komjak tidak terlalu signifikan.

“Mudah-mudahan ini bisa menjadi indikator bahwa tugas-tugas pelaksanaan penegakan hukum di sektor perbankan sudah benar (memperhatikan) aspek ekonomi,” terang Ibnu.

Kendati begitu, Ibnu mengingatkan agar Kejaksaan bisa mengedepankan aspek pencegahan dalam penegakan hukum di sektor perbankan.

Langkah ini, lanjutnya, bisa meningkatkan kepercayaan di sektor perbankan yang notabene menjadi salah satu pendukung perekonomian Indonesia.

“Pemidanaan itu adalah upaya terakhir. Yang harus ditekankan dalam pemberantasan korupsi adalah penyelamatan aset,” kata Ibnu, mengingatkan.

Lebih jauh, Ibnu tidak mempermasalahkan jika Kejaksaan melakukan upaya pemidanaan dalam penegakan hukum di sektor perbankan.

Prasyaratnya harus ada alias terbukti unsur mens rea (niat jahat) terlebih dahulu, bukan hanya berdasarkan pada perbuatan formil.

“Tapi kalau memang tidak ada mens rea, sebaiknya seluruh persoalan-persoalan hukum itu diselesaikan secara win-win solution,” jelas Ibnu

Jika ada perusahaan jasa keuangan collaps gegara pandemi, misalnya. Menurut Ibnu, sebaiknya Kejaksaan melakukan pendekatan yang lebih persuasif dengan melibatkan institusi pemerintah terkait guna merevitalisasi perusahaan tersebut, alih-alih langsung melakukan eksekusi aset.

“Dengan begitu, perusahaan jasa keuangan yang collaps itu bisa hidup kembali dan bisa mendukung perekonomian,” terang Ibnu.

Kalau langkah seperti itu yang dilakukan, Ibnu yakin tidak akan menimbulkan kesan angker terhadap Kejaksaan. “Karena tidak mengedepankan aspek pemidanaan,” pungkasnya.(YDH)

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Bukan Pertama Kalinya Ada Mafia Hukum di Kejati Kepri

Sun, 6 Jun 2021 11:11:22pm

Foto: Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau.    JURNAL BATAVIA-Dugaan praktek mafia hukum di tubuh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau...

Bank Mega Diminta Ganti Rugi Dana Nasabah Akibat Dugaan Pembobolan Rp 33,45 Miliar

Tue, 25 May 2021 10:36:10pm

Foto: Ilustrasi.    JURNAL BATAVIA - Sembilan nasabah Bank Mega yang tabungannya diduga dibobol pejabat bank menuntut pimpinan dan pemilik bank...

Atlet Karate Indonesia Bertekad Tingkatkan Prestasi di Kejuaraan Internasional

Sun, 23 May 2021 12:21:43am

Manager Pelatnas Mayjen TNI Sapriadi.    JURNAL BATAVIA - PB FORKI terus bertekad meningkatkan prestasi para atlet karate di Indonesia....

Kejati Banten Sukses Mendorong Percepatan Investasi Sebesar 59 Triliun

Wed, 19 May 2021 09:46:13pm

Foto: Istimewa.      JURNAL BATAVIA - Keberhasilan demi keberhasilan terus ditunjukkan jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Tak cuma...

Purnawirawan, Istri, dan Warakawuri TNI AD di Wilayah Manokwari Papua Barat Mulai Divaksin AstraZeneca

Wed, 19 May 2021 10:00:20am

Foto: Pendam XVIII/Kasuari.   JURNAL BATAVIA - Menindaklanjuti perintah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa pada...

Ketum Partai UKM Pecat Sekjen Syafruddin Budiman

Sun, 9 May 2021 02:20:48pm

Istimewa.  JURNAL BATAVIA - Partai Usaha Kecil Menengah (UKM) kini dilanda konflik internal. Konflik terjadi antara Ketua Umum Partai...

Korban Mafia Tanah Minta Perlindungan Hukum Kapolri dan Jaksa Agung

Thu, 15 Apr 2021 05:46:57pm

Foto: Istimewa.    JURNAL BATAVIA - Seorang Pencari Kadilan, Zaenal Tayeb, korban mafia hukum di kepolisian dan kejaksaan  wilayah Bali,...

Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Optimis Raih Predikat Zona Integritas WBK Dan WBBM

Wed, 7 Apr 2021 10:42:09pm

Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi.    JURNAL BATAVIA - Satuan kerja (Satker) pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel)...

PN Teluk Kuantan Kabulkan Gugatan Praperadilan Kepala BPKAD Kuansing

Mon, 5 Apr 2021 05:45:30pm

Logo Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.    JURNAL BATAVIA-Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Riau mengabulkan gugatan praperadilan  yang...

Anomali Presidenthial Treshold Dalam Negara Demokrasi 

Sun, 14 Mar 2021 12:19:58pm

Oleh: Muhammad Hasan Basri Peneliti Indonesia Justice Watch   JURNAL BATAVIA - Presidenthial Threshold (ambang batas) merupakan syarat...

Berita Terbaru

Politik

Ekonomi & Bisnis

Visitor

Pengunjung Online          :   0
Pengunjung Hari Ini         :   47
Pengunjung Terakhir      :   48
Pengunjung Kemarin      :   203
Total Pengunjung               :   36702