Jurnal Batavia - Suara Aspirasi Publik

Soal Rekening Kasino Kepala Daerah, Kemendagri Belum Dapat Memberikan Sanksi

Tue, 17 Dec 2019 05:05:45pm Jurnal Batavia
Dibaca 1 Kali
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    2
    Shares
IMG-20191217-WA0052

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar. Istimewa

JURNAL BATAVIA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui belum dapat melakukan tindakan maupun memberikan sanksi kepada kepala daerah sepanjang belum terbukti bersalah berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) di pengadilan. 

Hal ini menanggapi pertanyaan wartawan soal dugaan kepemilikan rekening kasino oleh oknum kepala daerah yang diduga terendus berada di luar negeri. 

“Kemendagri sendiri tidak memberikan tindakan apapun kepada kepala daerah sepanjang tidak ada bukti hukum yang menyatakan kepala daerah bersalah oleh hukum, pengadilannya sampai inkracht, berkekuatan hukum tetap, baru seorang kepala daerah bisa diberhentikan,” ujar Kapuspen Kemendagri, Bahtiar kepada wartawan di kantornya, Selasa (17/12/2019). 

Untuk saat ini, Kemendagri sendiri telah menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan kepemilikan rekening kasino kepala daerah di luar negeri kepada Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan Aparat Penegak Hukum. 

“Hasil penelusuran PPATK itu bersifat rahasia, apalagi yang menyangkut dan berkaitan dengan rekening perorang ya, masalah perbankan, jadi hasil penelusuran atau temuan dari PPATK itu hanya untuk konsumsi PPATK dan aparat penegak hukum. Kami pun Kemendagri tidak bisa masuk wilayah seperti itu,” terangnya. 

Sebagaimana diketahui, informasi hasil analisis dari PPATK merupakan informasi yang bersifat rahasia menurut Pasal 10A dan 17A Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Bagi PPATK maupun pihak-pihak yang mendapatkan informasi tersebut dikenakan sanksi, apabila menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut. Dengan kata lain, hanya aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menerima informasi hasil analisis dari PPATK.(YDH)

 

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Bukan Pertama Kalinya Ada Mafia Hukum di Kejati Kepri

Sun, 6 Jun 2021 11:11:22pm

Foto: Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau.    JURNAL BATAVIA-Dugaan praktek mafia hukum di tubuh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau...

Bank Mega Diminta Ganti Rugi Dana Nasabah Akibat Dugaan Pembobolan Rp 33,45 Miliar

Tue, 25 May 2021 10:36:10pm

Foto: Ilustrasi.    JURNAL BATAVIA - Sembilan nasabah Bank Mega yang tabungannya diduga dibobol pejabat bank menuntut pimpinan dan pemilik bank...

Atlet Karate Indonesia Bertekad Tingkatkan Prestasi di Kejuaraan Internasional

Sun, 23 May 2021 12:21:43am

Manager Pelatnas Mayjen TNI Sapriadi.    JURNAL BATAVIA - PB FORKI terus bertekad meningkatkan prestasi para atlet karate di Indonesia....

Kejati Banten Sukses Mendorong Percepatan Investasi Sebesar 59 Triliun

Wed, 19 May 2021 09:46:13pm

Foto: Istimewa.      JURNAL BATAVIA - Keberhasilan demi keberhasilan terus ditunjukkan jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Tak cuma...

Purnawirawan, Istri, dan Warakawuri TNI AD di Wilayah Manokwari Papua Barat Mulai Divaksin AstraZeneca

Wed, 19 May 2021 10:00:20am

Foto: Pendam XVIII/Kasuari.   JURNAL BATAVIA - Menindaklanjuti perintah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa pada...

Ketum Partai UKM Pecat Sekjen Syafruddin Budiman

Sun, 9 May 2021 02:20:48pm

Istimewa.  JURNAL BATAVIA - Partai Usaha Kecil Menengah (UKM) kini dilanda konflik internal. Konflik terjadi antara Ketua Umum Partai...

Korban Mafia Tanah Minta Perlindungan Hukum Kapolri dan Jaksa Agung

Thu, 15 Apr 2021 05:46:57pm

Foto: Istimewa.    JURNAL BATAVIA - Seorang Pencari Kadilan, Zaenal Tayeb, korban mafia hukum di kepolisian dan kejaksaan  wilayah Bali,...

Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Optimis Raih Predikat Zona Integritas WBK Dan WBBM

Wed, 7 Apr 2021 10:42:09pm

Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi.    JURNAL BATAVIA - Satuan kerja (Satker) pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel)...

PN Teluk Kuantan Kabulkan Gugatan Praperadilan Kepala BPKAD Kuansing

Mon, 5 Apr 2021 05:45:30pm

Logo Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.    JURNAL BATAVIA-Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Riau mengabulkan gugatan praperadilan  yang...

Anomali Presidenthial Treshold Dalam Negara Demokrasi 

Sun, 14 Mar 2021 12:19:58pm

Oleh: Muhammad Hasan Basri Peneliti Indonesia Justice Watch   JURNAL BATAVIA - Presidenthial Threshold (ambang batas) merupakan syarat...

Berita Terbaru

Politik

Ekonomi & Bisnis

Visitor

Pengunjung Online          :   1
Pengunjung Hari Ini         :   51
Pengunjung Terakhir      :   52
Pengunjung Kemarin      :   203
Total Pengunjung               :   36706