Jurnal Batavia - Suara Aspirasi Publik

Soal Rekening Kasino Kepala Daerah, Kemendagri Belum Dapat Memberikan Sanksi

Tue, 17 Dec 2019 05:05:45pm Jurnal Batavia
Dibaca 1 Kali
  • 2
  •  
  •  
  •  
  • 0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    2
    Shares
IMG-20191217-WA0052

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar. Istimewa

JURNAL BATAVIA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui belum dapat melakukan tindakan maupun memberikan sanksi kepada kepala daerah sepanjang belum terbukti bersalah berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) di pengadilan. 

Hal ini menanggapi pertanyaan wartawan soal dugaan kepemilikan rekening kasino oleh oknum kepala daerah yang diduga terendus berada di luar negeri. 

“Kemendagri sendiri tidak memberikan tindakan apapun kepada kepala daerah sepanjang tidak ada bukti hukum yang menyatakan kepala daerah bersalah oleh hukum, pengadilannya sampai inkracht, berkekuatan hukum tetap, baru seorang kepala daerah bisa diberhentikan,” ujar Kapuspen Kemendagri, Bahtiar kepada wartawan di kantornya, Selasa (17/12/2019). 

Untuk saat ini, Kemendagri sendiri telah menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan kepemilikan rekening kasino kepala daerah di luar negeri kepada Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan Aparat Penegak Hukum. 

“Hasil penelusuran PPATK itu bersifat rahasia, apalagi yang menyangkut dan berkaitan dengan rekening perorang ya, masalah perbankan, jadi hasil penelusuran atau temuan dari PPATK itu hanya untuk konsumsi PPATK dan aparat penegak hukum. Kami pun Kemendagri tidak bisa masuk wilayah seperti itu,” terangnya. 

Sebagaimana diketahui, informasi hasil analisis dari PPATK merupakan informasi yang bersifat rahasia menurut Pasal 10A dan 17A Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Bagi PPATK maupun pihak-pihak yang mendapatkan informasi tersebut dikenakan sanksi, apabila menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut. Dengan kata lain, hanya aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menerima informasi hasil analisis dari PPATK.(YDH)

 

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Koramil 06/Setiabudi Laksanakan PPKM, Danramil: Untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Tue, 23 Feb 2021 12:18:33pm

Istimewa.    JURNAL BATAVIA - Koramil 06/ Setiabudi, Kodim 0504/Jakarta Selatan tidak henti-hentinya melaksanakan penerapan protokol...

Membumikan Pancasila Adalah Elemen Penting Sistem Ketahanan

Fri, 12 Feb 2021 05:36:15pm

Kuliah ilmu Pancasila dan Pemantapan Nilai Nilai Kebangsaan di Jakarta Pusat, Rabu (10/2/2021).     JURNAL BATAVIA-Tenaga Profesional...

Kejari Kota Bogor Hentikan Penuntutan Ustad Maheer

Wed, 10 Feb 2021 06:09:19pm

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak.  JURNAL BATAVIA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor...

Adam Damiri Ditetapkan Tersangka, Pengacara Pertanyakan Keabsahan Barang Bukti

Wed, 10 Feb 2021 11:17:19am

Pengacara Tonin Tachta Singarimbun.      JURNAL BATAVIA-Penetapan mantan Direktur Utama PT Asabri, Adam Rachmat Damiri sebagai...

Konfederasi Buruh Optimistis Dana Peserta BPJS Naker Aman

Mon, 8 Feb 2021 03:16:24pm

Konferensi pers virtual oleh tiga konfederasi buruh terkait penyidikan dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan oleh Kejaksaan Agung...

Diduga Rugikan Negara 23,7 Triliun, Kejagung Sasar Tersangka Lain Kasus Asabri

Thu, 4 Feb 2021 09:53:13pm

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Leonard Eben Ezer Simanjuntak.    JURNAL BATAVIA-Tim penyidik pidana khusus...

Kejari Pulang Pisau Tuntaskan Tiga Perkara Tipikor

Fri, 29 Jan 2021 06:01:55pm

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pulang Pisau, Triono Rahyudi (tengah).  JURNAL BATAVIA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulang Pisau Kalimantan Tengah...

Kejari Pulang Pisau Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi

Fri, 29 Jan 2021 05:19:19pm

Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Triono Rahyudi beserta jajarannya. Istimewa.      JURNAL BATAVIA-Kejaksaan Negeri Pulang Pisau (Pulpis)...

Partai Berkarya Tolak Usulan UU Pemilu Jadi Acuan Pemilu 2024

Fri, 29 Jan 2021 02:26:48pm

Sekjen Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang. (Istimewa).    JURNAL BATAVIA-Partai Berkarya menolak usulan perubahan UU No 7 tahun 2017...

Jalin Ukhuwah, HIKABARA Silaturahmi dengan Kapolres Batubara

Thu, 28 Jan 2021 02:45:42pm

Foto: Istimewa.    JURNAL BATAVIA-Rombongan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Keluarga Besar Masyarakat Kabupaten Batu Bara (DPP HIKABARA)...

Berita Terbaru

Politik

Ekonomi & Bisnis

Visitor

Pengunjung Online          :   0
Pengunjung Hari Ini         :   23
Pengunjung Terakhir      :   49
Pengunjung Kemarin      :   191
Total Pengunjung               :   25297