Jurnal Batavia - Suara Aspirasi Publik

Sarana Memperkuat Integritas Penegakan Hukum, RUU Kejaksaan Diapresiasi Pakar Hukum

Sun, 4 Oct 2020 08:58:22pm Jurnal Batavia
Dibaca 16 Kali
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
IMG_20200910_194721

Logo Kejaksaan Republik Indonesia. 

 

JURNAL BATAVIA-Pakar Hukum pidana dari Universitas Mataram (Unram) dan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) mengapresiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang tengah digodok di DPR.

Para akademisi itu menilai, revisi tersebut sebagai sarana yang tepat untuk memperkuat integritas penegakan hukum di Indonesia.

“Revisi UU Kejaksaan suatu keharusan, keniscayaan untuk memperkuat institusi kejaksaan yang selama ini diragukan integritasnya. Dengan pengesahan RUU Kejaksaan, integritas kejaksaan akan semakin kuat di mata masyarakat,” kata Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Unram, Amiruddin kepada wartawan. 

Dikatakannya, setelah mencermati kewenangan di tubuh kejaksaan yang ada saat ini cukup terbatas. Jauh berbeda dengan marwahnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka.

“Karena kewenangan itu (penanganan perkara secara menyuluruh) ada sejak awal lahirnya kejaksaan. Namun kewenangan yang ada sekarang, malah dipersempit,” ujarnya.

Bila ingin melihat hukum lebih ditegakkan, tegas Amiruddin, sudah selayaknya negara mengesahkan revisi Undang-Undang Kejaksaan No 16 Tahun 2004. Karena 16 tahun lamanya, kejaksaan hanya berwenang mulai tahap penuntutan hingga eksekusi putusan pengadilan saja.

“Jadi kalau institusi itu mau diperkuat, perkuat dari sisi kewenangan dalam penanganan perkara, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai eksekusi. Jangan malah memberikan kewenangan yang setengah-setengah,” ujarnya.

Menurut Amiruddin,  revisi UU Kejaksaan ini tidak ada yang bersifat mengambil alih kewenangan instansi lain. Fungsi penyidikan yang berjalan selama ini akan tetap ada. Hanya saja, perlu adanya pengaturan mekanisme penanganan perkara agar kepastian hukum bagi masyarakat tetap tumbuh.

“Intinya jangan sampai muncul egois sektoral sesama penegak hukum, tentunya (dalam proses penanganan perkara) harus tetap bersinergi,” ucap dia.

Sedangkan Prof  Dr Hibnu Nugroho SH Mhum, Pakar Hukum Pidana yang juga Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Jawa Tengah menegaskan, Revisi UU Kejaksaan ini untuk kebaikan ke depan.

Penguatan lembaga dalam rangka merespons dinamika kejahatan yang berkembang sekarang ini serta merespons hubungan antara penegak hukum yang ada saat ini.

“Yang namanya suatu revisi undang-undang itu prinsipnya untuk menguatkan kewenangan yang mungkin belum tersurat di dalam undang-undang yang bersangkutan,” ujar Hibnu Nugraha, pekan lalu.

Selain itu, lanjut dia, revisi terhadap suatu undang-undang bisa juga untuk menambah kewenangan yang sebelumnya belum diatur dalam undang-undang tersebut.

“Jaksa di dalam sistem peradilan pidana itu adalah sebagai pengendali perkara atau asas ‘Dominus Litis’, rupanya di Undang-Undang Kejaksaan ini ingin dipertegas, diperkuat,” katanya.

Menurut dia, hal itu perlu diperkuat karena Jaksa merupakan pihak yang bertanggung jawab di persidangan, sehingga ketika suatu perkara belum siap atau belum cukup berdasarkan versi Jaksa, Kejaksaan ingin punya kewenangan pemeriksaan tambahan.

Ia mengatakan hal itu disebabkan selama ini pemeriksaan ada di polisi sehingga ketika dilimpahkan, jaksa tinggal pemberkasan saja.

“Lha ternyata ketika dalam pemberkasan masih kurang, Jaksa ingin ada suatu pemeriksaan ulang,” jelasnya.(YDH)

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Bukan Pertama Kalinya Ada Mafia Hukum di Kejati Kepri

Sun, 6 Jun 2021 11:11:22pm

Foto: Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau.    JURNAL BATAVIA-Dugaan praktek mafia hukum di tubuh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau...

Bank Mega Diminta Ganti Rugi Dana Nasabah Akibat Dugaan Pembobolan Rp 33,45 Miliar

Tue, 25 May 2021 10:36:10pm

Foto: Ilustrasi.    JURNAL BATAVIA - Sembilan nasabah Bank Mega yang tabungannya diduga dibobol pejabat bank menuntut pimpinan dan pemilik bank...

Atlet Karate Indonesia Bertekad Tingkatkan Prestasi di Kejuaraan Internasional

Sun, 23 May 2021 12:21:43am

Manager Pelatnas Mayjen TNI Sapriadi.    JURNAL BATAVIA - PB FORKI terus bertekad meningkatkan prestasi para atlet karate di Indonesia....

Kejati Banten Sukses Mendorong Percepatan Investasi Sebesar 59 Triliun

Wed, 19 May 2021 09:46:13pm

Foto: Istimewa.      JURNAL BATAVIA - Keberhasilan demi keberhasilan terus ditunjukkan jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Tak cuma...

Purnawirawan, Istri, dan Warakawuri TNI AD di Wilayah Manokwari Papua Barat Mulai Divaksin AstraZeneca

Wed, 19 May 2021 10:00:20am

Foto: Pendam XVIII/Kasuari.   JURNAL BATAVIA - Menindaklanjuti perintah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa pada...

Ketum Partai UKM Pecat Sekjen Syafruddin Budiman

Sun, 9 May 2021 02:20:48pm

Istimewa.  JURNAL BATAVIA - Partai Usaha Kecil Menengah (UKM) kini dilanda konflik internal. Konflik terjadi antara Ketua Umum Partai...

Korban Mafia Tanah Minta Perlindungan Hukum Kapolri dan Jaksa Agung

Thu, 15 Apr 2021 05:46:57pm

Foto: Istimewa.    JURNAL BATAVIA - Seorang Pencari Kadilan, Zaenal Tayeb, korban mafia hukum di kepolisian dan kejaksaan  wilayah Bali,...

Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Optimis Raih Predikat Zona Integritas WBK Dan WBBM

Wed, 7 Apr 2021 10:42:09pm

Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi.    JURNAL BATAVIA - Satuan kerja (Satker) pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel)...

PN Teluk Kuantan Kabulkan Gugatan Praperadilan Kepala BPKAD Kuansing

Mon, 5 Apr 2021 05:45:30pm

Logo Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.    JURNAL BATAVIA-Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Riau mengabulkan gugatan praperadilan  yang...

Anomali Presidenthial Treshold Dalam Negara Demokrasi 

Sun, 14 Mar 2021 12:19:58pm

Oleh: Muhammad Hasan Basri Peneliti Indonesia Justice Watch   JURNAL BATAVIA - Presidenthial Threshold (ambang batas) merupakan syarat...

Berita Terbaru

Politik

Ekonomi & Bisnis

Visitor

Pengunjung Online          :   0
Pengunjung Hari Ini         :   46
Pengunjung Terakhir      :   47
Pengunjung Kemarin      :   203
Total Pengunjung               :   36701