Jurnal Batavia - Suara Aspirasi Publik

Pemulihan Ekonomi Nasional Bakal Libatkan Jaksa Pengacara Negara

Mon, 15 Jun 2020 07:07:34pm Jurnal Batavia
Dibaca 15 Kali
  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    4
    Shares
IMG_20200107_195737

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Yudha/jurnalbatavia.com. 

 

JURNAL BATAVIAKejaksaan Agung (Kejagung) siap mengerahkan Jaksa Pengacara (JPN) untuk memberikan pendampingan hukum dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Hal itu diungkapkan Jaksa Agung sebelum mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas) pengawasan intern tahun 2020 melalui metoda webinar dengan tema “Kolaborasi dan Sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pemeriksa Eksternal dan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Rangka Pengawasan Percepatan Penanganan Covid 19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)” di Jakarta, Senin (15/6/2020). 

Menurut Jaksa Agung, dalam pelaksanaannya nanti, JPN akan mengambil peran dan fungsi pendampingan hukum (legal assistance) yang terdiri dari 3 kegiatan utama.

“Pertama, pendampingan dalam penyaluran kredit dengan subsidi bunga untuk usaha ultra mikro dan UMKM berupa sosialisasi resiko hukum pidana dan perdata bagi pelaku usaha mikro dan UMKM, sosialisasi resiko hukum pidana (khususnya TPK serta TP Perbankan) dan Perdata, bagi petugas pelaksana penyaluran kredit, termasuk pejabat bank dan petugas yang memproses dan mengambil keputusan dalam analisis kredit, verifikasi data dan agunan, pendampingan konsultasi hukum (apabila diminta) dalam tahap verifikasi data dan agunan, tanpa mencampuri kewenangan pengambilan keputusan,” kata Burhanuddin. 

Kedua, pendampingan dalam kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran kredit dengan subsidi bunga dan pencegahan korupsi berupa sosialisasi dan pemberian saran pencegahan korupsi penyalahgunaan kredit subsidi tidak sesuai ketentuan dan peruntukannya.

“Ketiga, bantuan hukum litigasi dan non litigasi dalam penyelesaian kredit bermasalah yang diberikan berdasarkan surat permohonan dan surat kuasa khusus (SKK), untuk melakukan penagihan, somasi, mediasi hingga litigasi,” tambahnya. 

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono menerangkan, peran Kejaksaan RI, khususnya bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dalam proses pemulihan ekonomi nasional (PEN). 

“Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaam Agung, Hari Setiyono, dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (15/6/2020).

PEN itu sendiri adalah program pemerintah dengan tujuan melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang akan dilaksanakan dalam bentuk Penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana, investasi pemerintah, penjaminan dan belanja negara.

PEN dimaksudkan sebagai upaya pemulihan dampak Covid -19 yang biayanya tanpa memasukan biaya kesehatan seperti biaya bantuan langsung akibat Covid -19 yang meliputi perlindungan sosial, program keluarga harapan (PKH), sembako, bansos Jabodetabek, bansos non Jabodetabek, program pra kerja, diskon listrik, logistik/pangan/sembako, BLT Dana Desa dan Insentif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan total anggaran Rp 205,20 triliun.

Selain itu biaya bantuan pembangunan antara lain subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan padat karya, penjaminan, penyertaan modal negara, talangan (Investasi) untuk modal kerja, insentif perpajakan, dukungan Pemda, pariwisata, program padat karya K/L, pembiayan investasi pada koperasi melalui LPDB / KUMKM  dan cadangan pelunasan dengan total anggaran Rp 384,45 triliun.

Burhanuddin menambahkan, kepada pihak-pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan PEN, antara lain Menteri Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpnan (LPS), Bank Peserta dan Bank Pelaksana, Badan Pengawasan Keuangan dan  Pembangunan (BPKP), Pelaku Usaha dan lain sebagainya.

“Termasuk JPN harus memperhatikan dan mengikuti prinsip-prinsip seperti azas keadilan sosial, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mendukung pelaku usaha, menerapkan kaidah kebijakan (kehati-hatian, tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil dan akuntatabel), tidak menimbulkan moral hazard, pembagian biaya dan resiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masin-masing,” tutup Hari Setiyono.(YDH)

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

PN Teluk Kuantan Kabulkan Gugatan Praperadilan Kepala BPKAD Kuansing

Mon, 5 Apr 2021 05:45:30pm

Logo Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.    JURNAL BATAVIA-Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Riau mengabulkan gugatan praperadilan  yang...

Anomali Presidenthial Treshold Dalam Negara Demokrasi 

Sun, 14 Mar 2021 12:19:58pm

Oleh: Muhammad Hasan Basri Peneliti Indonesia Justice Watch   JURNAL BATAVIA - Presidenthial Threshold (ambang batas) merupakan syarat...

Kajari Pangkalpinang Jefferdian Gelar Vaksinasi Covid-19

Wed, 10 Mar 2021 09:52:26am

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pangkalpinang, Jefferdian SH MH, saat memimpin langsung jajarannya melaksanakan suntikan vaksinasi Covid -19. Foto:...

Tertarik Dengan Bisnis Raja Molen, Wakil Ketua BUMDes Tawarkan Kerjasama

Sat, 27 Feb 2021 05:22:42pm

Istimewa.    JURNAL BATAVIA - Pemantapan kerjasama BUMdes Badan Usaha Milik Desa, mitra usaha Desa Sindangkempeng Kecamatan Greged Kabupaten...

Kejagung Periksa ES dan 7 Direksi Perusahaan Sekuritas

Fri, 26 Feb 2021 07:54:13am

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak.    JURNAL BATAVIA-Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus)...

Menuju Zona Integritas WBBM, Jampidum Ajak Jajarannya Mengubah Paradigma Lama

Wed, 24 Feb 2021 03:43:50pm

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Fadil Zumhana bersama Sekretaris Jampidum Yunan Harjaka dan jajaran Direktur Bidang Pidana Umum saat...

Koramil 06/Setiabudi Laksanakan PPKM, Danramil: Untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Tue, 23 Feb 2021 12:18:33pm

Istimewa.    JURNAL BATAVIA - Koramil 06/ Setiabudi, Kodim 0504/Jakarta Selatan tidak henti-hentinya melaksanakan penerapan protokol...

Membumikan Pancasila Adalah Elemen Penting Sistem Ketahanan

Fri, 12 Feb 2021 05:36:15pm

Kuliah ilmu Pancasila dan Pemantapan Nilai Nilai Kebangsaan di Jakarta Pusat, Rabu (10/2/2021).     JURNAL BATAVIA-Tenaga Profesional...

Kejari Kota Bogor Hentikan Penuntutan Ustad Maheer

Wed, 10 Feb 2021 06:09:19pm

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak.  JURNAL BATAVIA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor...

Adam Damiri Ditetapkan Tersangka, Pengacara Pertanyakan Keabsahan Barang Bukti

Wed, 10 Feb 2021 11:17:19am

Pengacara Tonin Tachta Singarimbun.      JURNAL BATAVIA-Penetapan mantan Direktur Utama PT Asabri, Adam Rachmat Damiri sebagai...

Berita Terbaru

Politik

Ekonomi & Bisnis

Visitor

Pengunjung Online          :   0
Pengunjung Hari Ini         :   8
Pengunjung Terakhir      :   12
Pengunjung Kemarin      :   740
Total Pengunjung               :   30373