Jurnal Batavia - Suara Aspirasi Publik

Komisi Kejaksaan RI: Jumlah Pengaduan Masyarakat Menurun 

Thu, 23 Jan 2020 08:21:33pm Jurnal Batavia
Dibaca 27 Kali
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    2
    Shares
$

Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak (tengah) dalam ‘Catatan Awal Tahun Komisi Kejaksaan RI Tahun 2020’ di Jalan Rambai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020). Hadir dalam kegiatan tersebut seluruh komisioner Komisi Kejaksaan RI. Yudha/jurnalbatavia.com.

JURNAL BATAVIA-Sepanjang tahun 2019, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) telah menindaklanjuti 1044 laporan pengaduan masyarakat, terdiri dari 827 laporan pengaduan dan 217 laporan pengaduan yang tersisa dari 2018.

Jumlah tersebut mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KKRI pada tahun sebelumnya. Dimana pada 2018, KKRI telah menindaklanjuti 1119 laporan pengaduan yang diterima dari masyarakat. 

Demikian diungkapkan Ketua KKRI, Barita Simanjuntak dalam ‘Catatan Awal Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 di kantor KKRI, Jalan Rambai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020).

“Pada 2018, ada 1119 jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Sehingga jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti tahun 2019 mengalami penurunan,” jelas Ketua KKRI, Barita Simanjuntak.

Sementara itu, terkait laporan pengaduan dari berbagai pihak, KKRI mencatat DKI Jakarta meraih peringkat pertama dengan total 96 laporan pengaduan, Jawa Timur 95, Sumatera Utara 94, Jawa Barat 79 dan Jawa Tengah 52.

Disamping itu, KKRI juga telah meneruskan 52 laporan pengaduan  ke lembaga atau instansi lain, di antaranya Kompolnas (29 laporan pengadua ), Komisi Yudisial RI (9 laporan pengaduan), Komnas HAM (1 laporan pengaduan) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (1 laporan pengaduan). 

“Sisanya sebanyak 220 laporan pengaduan dimasukkan sebagai kategori “diarsipkan” karena dinilai bukan merupakan kewenangan dari KKRI ataupun karena perkara tersebut dianggap sudah selesai,” ujarnya. 

Di akhir paparannya, Barita juga menegaskan KKRI memiliki tugas dan wewenang antara lain untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan, serta pemantauan, penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja dan sumber daya manusia. 

“Apa yang kita lakukan ini sebagai bentuk akuntabilitas terhadap publik atas pelaksanaan tugas dan kewenangan,” tegas Barita.(YDH)

 

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Bukan Pertama Kalinya Ada Mafia Hukum di Kejati Kepri

Sun, 6 Jun 2021 11:11:22pm

Foto: Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau.    JURNAL BATAVIA-Dugaan praktek mafia hukum di tubuh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau...

Bank Mega Diminta Ganti Rugi Dana Nasabah Akibat Dugaan Pembobolan Rp 33,45 Miliar

Tue, 25 May 2021 10:36:10pm

Foto: Ilustrasi.    JURNAL BATAVIA - Sembilan nasabah Bank Mega yang tabungannya diduga dibobol pejabat bank menuntut pimpinan dan pemilik bank...

Atlet Karate Indonesia Bertekad Tingkatkan Prestasi di Kejuaraan Internasional

Sun, 23 May 2021 12:21:43am

Manager Pelatnas Mayjen TNI Sapriadi.    JURNAL BATAVIA - PB FORKI terus bertekad meningkatkan prestasi para atlet karate di Indonesia....

Kejati Banten Sukses Mendorong Percepatan Investasi Sebesar 59 Triliun

Wed, 19 May 2021 09:46:13pm

Foto: Istimewa.      JURNAL BATAVIA - Keberhasilan demi keberhasilan terus ditunjukkan jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Tak cuma...

Purnawirawan, Istri, dan Warakawuri TNI AD di Wilayah Manokwari Papua Barat Mulai Divaksin AstraZeneca

Wed, 19 May 2021 10:00:20am

Foto: Pendam XVIII/Kasuari.   JURNAL BATAVIA - Menindaklanjuti perintah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa pada...

Ketum Partai UKM Pecat Sekjen Syafruddin Budiman

Sun, 9 May 2021 02:20:48pm

Istimewa.  JURNAL BATAVIA - Partai Usaha Kecil Menengah (UKM) kini dilanda konflik internal. Konflik terjadi antara Ketua Umum Partai...

Korban Mafia Tanah Minta Perlindungan Hukum Kapolri dan Jaksa Agung

Thu, 15 Apr 2021 05:46:57pm

Foto: Istimewa.    JURNAL BATAVIA - Seorang Pencari Kadilan, Zaenal Tayeb, korban mafia hukum di kepolisian dan kejaksaan  wilayah Bali,...

Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Optimis Raih Predikat Zona Integritas WBK Dan WBBM

Wed, 7 Apr 2021 10:42:09pm

Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi.    JURNAL BATAVIA - Satuan kerja (Satker) pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel)...

PN Teluk Kuantan Kabulkan Gugatan Praperadilan Kepala BPKAD Kuansing

Mon, 5 Apr 2021 05:45:30pm

Logo Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.    JURNAL BATAVIA-Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Riau mengabulkan gugatan praperadilan  yang...

Anomali Presidenthial Treshold Dalam Negara Demokrasi 

Sun, 14 Mar 2021 12:19:58pm

Oleh: Muhammad Hasan Basri Peneliti Indonesia Justice Watch   JURNAL BATAVIA - Presidenthial Threshold (ambang batas) merupakan syarat...

Berita Terbaru

Politik

Ekonomi & Bisnis

Visitor

Pengunjung Online          :   0
Pengunjung Hari Ini         :   9
Pengunjung Terakhir      :   14
Pengunjung Kemarin      :   124
Total Pengunjung               :   36767