Jurnal Batavia - Suara Aspirasi Publik

Komisi Kejaksaan RI Dukung Revisi UU Kejaksaan No 16 Tahun 2004

Sun, 11 Oct 2020 10:24:05pm Jurnal Batavia
Dibaca 10 Kali
  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    6
    Shares
IMG_20201011_221851

Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak. (instagram @simanjuntakbarita) 

 

JURNAL BATAVIA-Dukungan terhadap DPR dalam merevisi Undang-Undang (UU) No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI nampaknya terus berdatangan. Selain akademisi dan praktisi, kini dukungan tersebut datang dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI).

Ketua Komjak RI, Dr Barita LH Simanjuntak SH MH CfrA, mengatakan, sudah sangat wajar ada penyempurnaan, perbaikan dan penyesuaian mengingat dinamika perkembangan masyarakat, perkembangan jenis-jenis kejahatan lalu apktualisasinya dalam rangka pelaksanaan tugas penuntutan.

“Sangat wajar dan kita mendukung ada perubahan UU Kejaksaan itu. RUU Kejaksaan ini ada untuk menyempurnakan UU Kejaksaan yang sudah berjalan selama 14 tahun tersebut agar lebih kuat dan rapi,” ujar Barita Simanjuntak kepada wartawan belum lama ini.

Dia lalu menyebut perubahan isi pasal 1 ayat 1 yang berbunyi jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksana putusan pengadilan, pemberian jasa hukum, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan pengacara negara, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Menurutnya, materi-materi perubahan itu tidak bersifat menambah kewenangan. Materi-materi itu sebenarnya selama ini sudah ada, tetapi berada di peraturan yang terpisah.

“Jadi itu bukan perluasan kewenangan, tapi melakukan kompilasi agar seluruh tugas kewenangan Kejaksaan yang ada di berbagai peraturan yang tersebar, ketentuan-ketentuan itu dapat menyatu. Sehingga, lebih sistematis dan rapi di UU Kejaksaan yang menyatu,” jelasnya.

Barita juga menegaskan bahwa dalam revisi RUU Kejaksaan tidak ada kewenangan Kejaksaan mengambil alih tugas penegak hukum lainnya.

“Seperti misalnya di bidang pidum (pidana umum), tetap penyidik adalah kepolisian. Tidak ada mengambil alih kewenangan penegak hukum lain,” ucapnya.

Dia melanjutkan, jika seandainya RUU tersebut disahkan, ada penyesuaian yang harus diubah berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Misalnya ada batasan yang tegas menyangkut SPDP. Kan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan harus ada batas limit waktunya, itu kan putusan Mahkamah Konstitusi yang juga harus disesuaikan,” ucapnya.

Menurut Barita, penyesuaian itu penting untuk kepastian hukum. Hal ini agar tidak ada lagi kasus-kasus yang terkatung atau mengambang.

“Jadi bukan mengambil alih kewenangan, tapi mengatur agar segala bentuk pelaksanaan kewenangan itu lebih pasti dan lebih menghargai hak-hak asasi manusia, khususnya yang selama ini banyak dikeluhkan atau dilaporkan masyarakat,” kata Barita.

Bahkan, tambah Barita, revisi RUU Kejaksaan ini juga bertujuan memenuhi standar internasional profesi Jaksa, sesuai dengan Konvesi Jaksa Internasional.

“Karena itu penting untuk menjadi bagian yang masuk ke dalam RUU, yang sementara akan berjalan perubahan dan penyempurnaannya,” ujar dia.

Sementara itu Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan, revisi RUU Kejaksaan  Nomor 16 Tahun 2004 yang saat ini tengah bergulir pembahasannya di DPR RI masih menimbulkan persepsi keliru di sejumlah kalangan yang menganggap bakal ada penambahan kewenangan jaksa.

Padahal, sebenarnya tidak ada penambahan kewenangan jaksa dalam RUU Kejaksaan, melainkan hanya memasukan kewenangan jaksa yang telah diatur sebelumnya diberbagai peraturan perundang-undangan.

“Selain juga tidak ada satupun kewenangan instansi lain yang diambil Kejaksaan,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin saat membuka rapat kerja teknis (Rakernis) Bidang Pembinaan dari ruang kerja  sementara di Badan Diklat (Badiklat) Kejaksaan RI di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pekan lalu.

Oleh karena itu, Jaksa Agung Burhanuddin meminta Kepala Biro Hukum Kejaksaan RI, Asep N Mulyana, sebagai leading sector untuk melakukan langkah-langkah strategis dan taktis guna menepis persepsi keliru tersebut.

“Terutama mendorong Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) di pusat dan daerah mensosialisasikan RUU Kejaksaan. Antara lain melalui seminar, FGD (Focus Group Discussion) atau kajian ilmiah, maupun publikasi tulisan-tulisan di berbagai media,” kata Jaksa Agung.(YDH)

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Optimis Raih Predikat Zona Integritas WBK Dan WBBM

Wed, 7 Apr 2021 10:42:09pm

Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi.    JURNAL BATAVIA - Satuan kerja (Satker) pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel)...

PN Teluk Kuantan Kabulkan Gugatan Praperadilan Kepala BPKAD Kuansing

Mon, 5 Apr 2021 05:45:30pm

Logo Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.    JURNAL BATAVIA-Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Riau mengabulkan gugatan praperadilan  yang...

Anomali Presidenthial Treshold Dalam Negara Demokrasi 

Sun, 14 Mar 2021 12:19:58pm

Oleh: Muhammad Hasan Basri Peneliti Indonesia Justice Watch   JURNAL BATAVIA - Presidenthial Threshold (ambang batas) merupakan syarat...

Kajari Pangkalpinang Jefferdian Gelar Vaksinasi Covid-19

Wed, 10 Mar 2021 09:52:26am

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pangkalpinang, Jefferdian SH MH, saat memimpin langsung jajarannya melaksanakan suntikan vaksinasi Covid -19. Foto:...

Tertarik Dengan Bisnis Raja Molen, Wakil Ketua BUMDes Tawarkan Kerjasama

Sat, 27 Feb 2021 05:22:42pm

Istimewa.    JURNAL BATAVIA - Pemantapan kerjasama BUMdes Badan Usaha Milik Desa, mitra usaha Desa Sindangkempeng Kecamatan Greged Kabupaten...

Kejagung Periksa ES dan 7 Direksi Perusahaan Sekuritas

Fri, 26 Feb 2021 07:54:13am

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak.    JURNAL BATAVIA-Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus)...

Menuju Zona Integritas WBBM, Jampidum Ajak Jajarannya Mengubah Paradigma Lama

Wed, 24 Feb 2021 03:43:50pm

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Fadil Zumhana bersama Sekretaris Jampidum Yunan Harjaka dan jajaran Direktur Bidang Pidana Umum saat...

Koramil 06/Setiabudi Laksanakan PPKM, Danramil: Untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Tue, 23 Feb 2021 12:18:33pm

Istimewa.    JURNAL BATAVIA - Koramil 06/ Setiabudi, Kodim 0504/Jakarta Selatan tidak henti-hentinya melaksanakan penerapan protokol...

Membumikan Pancasila Adalah Elemen Penting Sistem Ketahanan

Fri, 12 Feb 2021 05:36:15pm

Kuliah ilmu Pancasila dan Pemantapan Nilai Nilai Kebangsaan di Jakarta Pusat, Rabu (10/2/2021).     JURNAL BATAVIA-Tenaga Profesional...

Kejari Kota Bogor Hentikan Penuntutan Ustad Maheer

Wed, 10 Feb 2021 06:09:19pm

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak.  JURNAL BATAVIA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor...

Berita Terbaru

Politik

Ekonomi & Bisnis

Visitor

Pengunjung Online          :   0
Pengunjung Hari Ini         :   62
Pengunjung Terakhir      :   74
Pengunjung Kemarin      :   260
Total Pengunjung               :   33406