Jurnal Batavia - Suara Aspirasi Publik

Kemendagri Tegaskan Belum Terima Surat Pengunduran Diri Wakil Bupati Nduga

Sun, 29 Dec 2019 07:18:34pm Jurnal Batavia
Dibaca 1 Kali
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
IMG-20191228-WA0037

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar (kanan). Istimewa.

JURNAL BATAVIA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan hingga saat ini belum juga menerima surat pengunduran diri Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge. 

“Hingga saat ini belum ada, kami belum menerima surat pengunduran diri Wakil Bupati Nduga,” tegas Kapuspen Kemendagri, Bahtiar dalam rilis, Sabtu (28/12/2019). 

“Adapun Tatacara pengunduran diri Kepala Daerah/Wakil Daerah diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” kata Bahtiar.

Ia juga menerangkan, tidak ada penembakan sebagaimana klaim Wakil Bupati Nduga seperti halnya viral di media yang diduga menjadi alasan yang bersangkutan untuk mengundurkan diri.

“Berdasakan hasil rapat Kemenkopolhukam yang dipimpin oleh Menkopolhukam kemarin bahwa tidak ada penembakan seperti yang dikatakan Wabup Nduga, apalagi ditembak oleh aparat TNI-Polri yang di sana justru notabene bertugas untuk menjaga keamanan, sekali lagi tidak ada aksi menembak  warga sipil. Keberadaan TNI-Polri dalam wilayah papua adalah  melaksanakan tugas negara yakni melindungi dan menjaga keamanan warga masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum serta menjaga keamanan warga dari ancaman, teror dan gangguan dari Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata sebagaimana beberapa waktu lalu melakukan pembantaian terhadap warga pekerja yang tak berdosa. Keberadaan  TNI-Polri dimanapun dalam wilayah hukum NKRI adalah mengemban amanat konstitusi berkewajiban menjaga kedaulatan, keamanan dan ketertiban setiap jengkal wilayah negara kesatuan Republik Indonesia termasuk di Nduga papua,” jelasnya.

Atas kejadian tersebut, Bahtiar mengingatkan bahwa Kepala Daerah semestinya menjalankan fungsinya sesuai yang diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 67 UU No 23 Tahun 2014 tentang kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah,  huruf ‘a’ wajib memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI. Selanjutnya huruf ‘g’ , kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah. Itu kewajiban UU dan juga Sumpah Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Maka dari itu, kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memahami tugas dan kewajibannya, terikat sumpah janji dan larangan yang diatur dalam Undang-Undang. Sebab, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pejabat NKRI seyogianya selalu menjadi teladan yang baik, menjaga etika, ucapan dan perbuatannya dalam ruang publik untuk menjaga suasana yang damai, sejuk dan menentramkan masyarakat bukan sebaliknya.

“Bupati/Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dibina oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat didaerah. Oleh karenanya, sesuai UU Pemda, Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan terhadap Wabup Nduga. Kita sudah cek kepada pejabat Pemprov Papua bahwa surat pengunduran diri tersebut juga belum diterima oleh Pemprov Papua. Jika ada pasti kami layani  dengan baik dan proses sssuai dengan ketentuan pasal 79 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” jelasnya 

Terkait hal tersebut, Kemendagri juga memastikan telah berkomunikasi dengan Pemprov Papua. Kemendagri mempercayakan sepenuhnya kepada Pemprov Papua selaku wakil pemerintah pusat di daerah bersama Forkopimda Papua untuk melakukan langkah penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kita percaya Pemprov Papua bisa menangani hal tersebut dengan baik. Jadi kami kemendagri menunggu laporan resmi dari pemprov Papua,” jelasnya. 

“Mari kita ciptakan suasana yang sejuk dan damai diakhir tahun 2019 dan menyambut tahun baru 2020 dengan penuh harapan baik dan semangat persatuan untuk bersama-sama membangun seluruh wilayah NKRI yang maju dan sejahtera,” tutup Bahtiar.(YDH)

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Kejagung Periksa ES dan 7 Direksi Perusahaan Sekuritas

Fri, 26 Feb 2021 07:54:13am

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak.    JURNAL BATAVIA-Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus)...

Menuju Zona Integritas WBBM, Jampidum Ajak Jajarannya Mengubah Paradigma Lama

Wed, 24 Feb 2021 03:43:50pm

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Fadil Zumhana bersama Sekretaris Jampidum Yunan Harjaka dan jajaran Direktur Bidang Pidana Umum saat...

Koramil 06/Setiabudi Laksanakan PPKM, Danramil: Untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Tue, 23 Feb 2021 12:18:33pm

Istimewa.    JURNAL BATAVIA - Koramil 06/ Setiabudi, Kodim 0504/Jakarta Selatan tidak henti-hentinya melaksanakan penerapan protokol...

Membumikan Pancasila Adalah Elemen Penting Sistem Ketahanan

Fri, 12 Feb 2021 05:36:15pm

Kuliah ilmu Pancasila dan Pemantapan Nilai Nilai Kebangsaan di Jakarta Pusat, Rabu (10/2/2021).     JURNAL BATAVIA-Tenaga Profesional...

Kejari Kota Bogor Hentikan Penuntutan Ustad Maheer

Wed, 10 Feb 2021 06:09:19pm

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak.  JURNAL BATAVIA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor...

Adam Damiri Ditetapkan Tersangka, Pengacara Pertanyakan Keabsahan Barang Bukti

Wed, 10 Feb 2021 11:17:19am

Pengacara Tonin Tachta Singarimbun.      JURNAL BATAVIA-Penetapan mantan Direktur Utama PT Asabri, Adam Rachmat Damiri sebagai...

Konfederasi Buruh Optimistis Dana Peserta BPJS Naker Aman

Mon, 8 Feb 2021 03:16:24pm

Konferensi pers virtual oleh tiga konfederasi buruh terkait penyidikan dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan oleh Kejaksaan Agung...

Diduga Rugikan Negara 23,7 Triliun, Kejagung Sasar Tersangka Lain Kasus Asabri

Thu, 4 Feb 2021 09:53:13pm

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Leonard Eben Ezer Simanjuntak.    JURNAL BATAVIA-Tim penyidik pidana khusus...

Kejari Pulang Pisau Tuntaskan Tiga Perkara Tipikor

Fri, 29 Jan 2021 06:01:55pm

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pulang Pisau, Triono Rahyudi (tengah).  JURNAL BATAVIA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulang Pisau Kalimantan Tengah...

Kejari Pulang Pisau Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi

Fri, 29 Jan 2021 05:19:19pm

Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Triono Rahyudi beserta jajarannya. Istimewa.      JURNAL BATAVIA-Kejaksaan Negeri Pulang Pisau (Pulpis)...

Berita Terbaru

Politik

Ekonomi & Bisnis

Visitor

Pengunjung Online          :   0
Pengunjung Hari Ini         :   21
Pengunjung Terakhir      :   48
Pengunjung Kemarin      :   212
Total Pengunjung               :   26011