Jurnal Batavia - Suara Aspirasi Publik

Kejagung Sebut Ada Bukti yang diabaikan PTUN Jakarta, Salah Satunya Video Rekaman

Thu, 5 Nov 2020 11:32:57pm Jurnal Batavia
Dibaca 62 Kali
  • 24
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    24
    Shares
IMG_20201105_160059

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri Wibisono (tengah) didampingi Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Hari Setiyono (kiri) dan Direktur TUN, Andi Herman (kanan) saat jumpa pers di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2020). Yudha/jurnalbatavia.com.

 

JURNAL BATAVIA-Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta belum lama ini mengabulkan gugatan keluarga korban Tragedi Semanggi I dan II terhadap Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Gugatan tersebut terkait pernyataan Jaksa Agung pada Januari 2020 yang mengatakan bahwa Tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat.

Lantas bagaimana Kejaksaan Agung (Kejagung) menanggapi putusan tersebut?

Dalam keterangannya, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri Wibisono menilai majelis hakim PTUN Jakarta keliru dalam membuat pertimbangan hukum. Sehingga mengabulkan gugatan pemohon, dalam hal ini pihak keluarga korban Tragedi Semanggi I dan II.

“Padahal, ada beberapa bukti dan keterangan saksi yang seharusnya dipertimbangkan majelis hakim, namun justru diduga diabaikan,” jelas Feri Wibisono didampingi Kapuspenkum Hari Setiyono dan Direktur TUN Andi Herman dalam jumpa pers di Kejagung, Kamis (5/11/2020). 

Adapun salah satu bukti yang diabaikan itu adalah video rekaman (bukti T-10.b) dalam rapat kerja antara Jaksa Agung dengan Komisi III DPR RI pada 16 Januari 2020 lalu.

Dalam video rekaman itu, Feri menegaskan, tidak ada penyampaian Jaksa Agung yang menyatakan “Seharusnya KOMNAS HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan ad hoc, berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,”.

Sebaliknya, dalam video rekaman tersebut Jaksa Agung RI telah menguraikan atau menjelaskan proses penyelidikan, kendala dan penyebab bolak balik berkas perkara antara Komnas Ham dengan Kejaksaan RI.

Oleh karena itu, lanjut Feri, penyampaian Jaksa Agung RI di depan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI tersebut tidak melanggar asas kecermatan, karena penyampaian informasi yang disampaikan berkaitan dengan penanganan dugaan pelanggaran HAM Berat masa lalu yang salah satunya kasus semanggi I dan II.

“Itu berdasarkan Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Semanggi I dan Semanggi II pada Rapat Bamus tanggal 28 Juni 2001 (bukti T-4) dan Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II pada Rapat Paripurna Dewan Tanggal 9 Juli 2001 (bukti T-5), dan bukan merupakan suatu tindakan pemerintah apalagi keputusan pemerintah yang dapat digugat ke PTUN,” jelas Feri.

Untuk meyakinkan para wartawan, Feri pun sempat memutar rekaman video Jaksa Agung Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 16 Januari 2020 lalu ke sebuah layar infokus.(YDH) 

 

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Optimis Raih Predikat Zona Integritas WBK Dan WBBM

Wed, 7 Apr 2021 10:42:09pm

Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi.    JURNAL BATAVIA - Satuan kerja (Satker) pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel)...

PN Teluk Kuantan Kabulkan Gugatan Praperadilan Kepala BPKAD Kuansing

Mon, 5 Apr 2021 05:45:30pm

Logo Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.    JURNAL BATAVIA-Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Riau mengabulkan gugatan praperadilan  yang...

Anomali Presidenthial Treshold Dalam Negara Demokrasi 

Sun, 14 Mar 2021 12:19:58pm

Oleh: Muhammad Hasan Basri Peneliti Indonesia Justice Watch   JURNAL BATAVIA - Presidenthial Threshold (ambang batas) merupakan syarat...

Kajari Pangkalpinang Jefferdian Gelar Vaksinasi Covid-19

Wed, 10 Mar 2021 09:52:26am

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pangkalpinang, Jefferdian SH MH, saat memimpin langsung jajarannya melaksanakan suntikan vaksinasi Covid -19. Foto:...

Tertarik Dengan Bisnis Raja Molen, Wakil Ketua BUMDes Tawarkan Kerjasama

Sat, 27 Feb 2021 05:22:42pm

Istimewa.    JURNAL BATAVIA - Pemantapan kerjasama BUMdes Badan Usaha Milik Desa, mitra usaha Desa Sindangkempeng Kecamatan Greged Kabupaten...

Kejagung Periksa ES dan 7 Direksi Perusahaan Sekuritas

Fri, 26 Feb 2021 07:54:13am

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak.    JURNAL BATAVIA-Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus)...

Menuju Zona Integritas WBBM, Jampidum Ajak Jajarannya Mengubah Paradigma Lama

Wed, 24 Feb 2021 03:43:50pm

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Fadil Zumhana bersama Sekretaris Jampidum Yunan Harjaka dan jajaran Direktur Bidang Pidana Umum saat...

Koramil 06/Setiabudi Laksanakan PPKM, Danramil: Untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Tue, 23 Feb 2021 12:18:33pm

Istimewa.    JURNAL BATAVIA - Koramil 06/ Setiabudi, Kodim 0504/Jakarta Selatan tidak henti-hentinya melaksanakan penerapan protokol...

Membumikan Pancasila Adalah Elemen Penting Sistem Ketahanan

Fri, 12 Feb 2021 05:36:15pm

Kuliah ilmu Pancasila dan Pemantapan Nilai Nilai Kebangsaan di Jakarta Pusat, Rabu (10/2/2021).     JURNAL BATAVIA-Tenaga Profesional...

Kejari Kota Bogor Hentikan Penuntutan Ustad Maheer

Wed, 10 Feb 2021 06:09:19pm

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak.  JURNAL BATAVIA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor...

Berita Terbaru

Politik

Ekonomi & Bisnis

Visitor

Pengunjung Online          :   1
Pengunjung Hari Ini         :   0
Pengunjung Terakhir      :   0
Pengunjung Kemarin      :   83
Total Pengunjung               :   33144