Jurnal Batavia - Suara Aspirasi Publik

Kejagung Sebut Ada Bukti yang diabaikan PTUN Jakarta, Salah Satunya Video Rekaman

Thu, 5 Nov 2020 11:32:57pm Jurnal Batavia
Dibaca 62 Kali
  • 21
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    21
    Shares
IMG_20201105_160059

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri Wibisono (tengah) didampingi Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Hari Setiyono (kiri) dan Direktur TUN, Andi Herman (kanan) saat jumpa pers di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2020). Yudha/jurnalbatavia.com.

 

JURNAL BATAVIA-Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta belum lama ini mengabulkan gugatan keluarga korban Tragedi Semanggi I dan II terhadap Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Gugatan tersebut terkait pernyataan Jaksa Agung pada Januari 2020 yang mengatakan bahwa Tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat.

Lantas bagaimana Kejaksaan Agung (Kejagung) menanggapi putusan tersebut?

Dalam keterangannya, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri Wibisono menilai majelis hakim PTUN Jakarta keliru dalam membuat pertimbangan hukum. Sehingga mengabulkan gugatan pemohon, dalam hal ini pihak keluarga korban Tragedi Semanggi I dan II.

“Padahal, ada beberapa bukti dan keterangan saksi yang seharusnya dipertimbangkan majelis hakim, namun justru diduga diabaikan,” jelas Feri Wibisono didampingi Kapuspenkum Hari Setiyono dan Direktur TUN Andi Herman dalam jumpa pers di Kejagung, Kamis (5/11/2020). 

Adapun salah satu bukti yang diabaikan itu adalah video rekaman (bukti T-10.b) dalam rapat kerja antara Jaksa Agung dengan Komisi III DPR RI pada 16 Januari 2020 lalu.

Dalam video rekaman itu, Feri menegaskan, tidak ada penyampaian Jaksa Agung yang menyatakan “Seharusnya KOMNAS HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan ad hoc, berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,”.

Sebaliknya, dalam video rekaman tersebut Jaksa Agung RI telah menguraikan atau menjelaskan proses penyelidikan, kendala dan penyebab bolak balik berkas perkara antara Komnas Ham dengan Kejaksaan RI.

Oleh karena itu, lanjut Feri, penyampaian Jaksa Agung RI di depan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI tersebut tidak melanggar asas kecermatan, karena penyampaian informasi yang disampaikan berkaitan dengan penanganan dugaan pelanggaran HAM Berat masa lalu yang salah satunya kasus semanggi I dan II.

“Itu berdasarkan Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Semanggi I dan Semanggi II pada Rapat Bamus tanggal 28 Juni 2001 (bukti T-4) dan Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II pada Rapat Paripurna Dewan Tanggal 9 Juli 2001 (bukti T-5), dan bukan merupakan suatu tindakan pemerintah apalagi keputusan pemerintah yang dapat digugat ke PTUN,” jelas Feri.

Untuk meyakinkan para wartawan, Feri pun sempat memutar rekaman video Jaksa Agung Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 16 Januari 2020 lalu ke sebuah layar infokus.(YDH) 

 

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Kejagung Periksa ES dan 7 Direksi Perusahaan Sekuritas

Fri, 26 Feb 2021 07:54:13am

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak.    JURNAL BATAVIA-Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus)...

Menuju Zona Integritas WBBM, Jampidum Ajak Jajarannya Mengubah Paradigma Lama

Wed, 24 Feb 2021 03:43:50pm

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Fadil Zumhana bersama Sekretaris Jampidum Yunan Harjaka dan jajaran Direktur Bidang Pidana Umum saat...

Koramil 06/Setiabudi Laksanakan PPKM, Danramil: Untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Tue, 23 Feb 2021 12:18:33pm

Istimewa.    JURNAL BATAVIA - Koramil 06/ Setiabudi, Kodim 0504/Jakarta Selatan tidak henti-hentinya melaksanakan penerapan protokol...

Membumikan Pancasila Adalah Elemen Penting Sistem Ketahanan

Fri, 12 Feb 2021 05:36:15pm

Kuliah ilmu Pancasila dan Pemantapan Nilai Nilai Kebangsaan di Jakarta Pusat, Rabu (10/2/2021).     JURNAL BATAVIA-Tenaga Profesional...

Kejari Kota Bogor Hentikan Penuntutan Ustad Maheer

Wed, 10 Feb 2021 06:09:19pm

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak.  JURNAL BATAVIA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor...

Adam Damiri Ditetapkan Tersangka, Pengacara Pertanyakan Keabsahan Barang Bukti

Wed, 10 Feb 2021 11:17:19am

Pengacara Tonin Tachta Singarimbun.      JURNAL BATAVIA-Penetapan mantan Direktur Utama PT Asabri, Adam Rachmat Damiri sebagai...

Konfederasi Buruh Optimistis Dana Peserta BPJS Naker Aman

Mon, 8 Feb 2021 03:16:24pm

Konferensi pers virtual oleh tiga konfederasi buruh terkait penyidikan dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan oleh Kejaksaan Agung...

Diduga Rugikan Negara 23,7 Triliun, Kejagung Sasar Tersangka Lain Kasus Asabri

Thu, 4 Feb 2021 09:53:13pm

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Leonard Eben Ezer Simanjuntak.    JURNAL BATAVIA-Tim penyidik pidana khusus...

Kejari Pulang Pisau Tuntaskan Tiga Perkara Tipikor

Fri, 29 Jan 2021 06:01:55pm

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pulang Pisau, Triono Rahyudi (tengah).  JURNAL BATAVIA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulang Pisau Kalimantan Tengah...

Kejari Pulang Pisau Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi

Fri, 29 Jan 2021 05:19:19pm

Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Triono Rahyudi beserta jajarannya. Istimewa.      JURNAL BATAVIA-Kejaksaan Negeri Pulang Pisau (Pulpis)...

Berita Terbaru

Politik

Ekonomi & Bisnis

Visitor

Pengunjung Online          :   0
Pengunjung Hari Ini         :   105
Pengunjung Terakhir      :   237
Pengunjung Kemarin      :   270
Total Pengunjung               :   25872