Jurnal Batavia - Suara Aspirasi Publik

Kejagung Sebut Ada Bukti yang diabaikan PTUN Jakarta, Salah Satunya Video Rekaman

Thu, 5 Nov 2020 11:32:57pm Jurnal Batavia
Dibaca 63 Kali
  • 24
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    24
    Shares
IMG_20201105_160059

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri Wibisono (tengah) didampingi Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Hari Setiyono (kiri) dan Direktur TUN, Andi Herman (kanan) saat jumpa pers di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2020). Yudha/jurnalbatavia.com.

 

JURNAL BATAVIA-Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta belum lama ini mengabulkan gugatan keluarga korban Tragedi Semanggi I dan II terhadap Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Gugatan tersebut terkait pernyataan Jaksa Agung pada Januari 2020 yang mengatakan bahwa Tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat.

Lantas bagaimana Kejaksaan Agung (Kejagung) menanggapi putusan tersebut?

Dalam keterangannya, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri Wibisono menilai majelis hakim PTUN Jakarta keliru dalam membuat pertimbangan hukum. Sehingga mengabulkan gugatan pemohon, dalam hal ini pihak keluarga korban Tragedi Semanggi I dan II.

“Padahal, ada beberapa bukti dan keterangan saksi yang seharusnya dipertimbangkan majelis hakim, namun justru diduga diabaikan,” jelas Feri Wibisono didampingi Kapuspenkum Hari Setiyono dan Direktur TUN Andi Herman dalam jumpa pers di Kejagung, Kamis (5/11/2020). 

Adapun salah satu bukti yang diabaikan itu adalah video rekaman (bukti T-10.b) dalam rapat kerja antara Jaksa Agung dengan Komisi III DPR RI pada 16 Januari 2020 lalu.

Dalam video rekaman itu, Feri menegaskan, tidak ada penyampaian Jaksa Agung yang menyatakan “Seharusnya KOMNAS HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan ad hoc, berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,”.

Sebaliknya, dalam video rekaman tersebut Jaksa Agung RI telah menguraikan atau menjelaskan proses penyelidikan, kendala dan penyebab bolak balik berkas perkara antara Komnas Ham dengan Kejaksaan RI.

Oleh karena itu, lanjut Feri, penyampaian Jaksa Agung RI di depan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI tersebut tidak melanggar asas kecermatan, karena penyampaian informasi yang disampaikan berkaitan dengan penanganan dugaan pelanggaran HAM Berat masa lalu yang salah satunya kasus semanggi I dan II.

“Itu berdasarkan Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Semanggi I dan Semanggi II pada Rapat Bamus tanggal 28 Juni 2001 (bukti T-4) dan Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II pada Rapat Paripurna Dewan Tanggal 9 Juli 2001 (bukti T-5), dan bukan merupakan suatu tindakan pemerintah apalagi keputusan pemerintah yang dapat digugat ke PTUN,” jelas Feri.

Untuk meyakinkan para wartawan, Feri pun sempat memutar rekaman video Jaksa Agung Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 16 Januari 2020 lalu ke sebuah layar infokus.(YDH) 

 

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Sambut HBA Ke-61, Jamintel Sunarta Pimpin Ziarah Di TMP Kalibata

Wed, 21 Jul 2021 08:34:23pm

Foto: Jaksa Agung Muda Intelijen, Sunarta.  JURNAL BATAVIA - Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan RI, Dr Sunarta SH MH, Rabu pagi...

Bongkar Mega Korupsi Jiwasraya dan Asabri, Kejagung Diapresiasi Pengamat Hukum

Fri, 16 Jul 2021 06:32:49pm

Foto: Istimewa.      JURNAL BATAVIA - Kinerja Bidang Pidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam membongkar dua mega skandal korupsi pada...

Jaga Kepercayaan Masyarakat, Penggeledahan Kantor Bank Harus Lebih Humanis

Fri, 2 Jul 2021 11:02:01pm

Ilustrasi.      JURNAL BATAVIA - Penggeledahan kantor salah satu bank BUMN di Medan oleh aparat penegak hukum yang dikawal polisi...

Persidangan Terdakwa Yuri Pratomo Terungkap Kesaksian Palsu

Wed, 16 Jun 2021 11:43:39pm

Foto: Ilustrasi     JURNAL BATAVIA - Dalam pembuktian pada persidangan dengan terdakwa Yuri Pranatomo di PN Denpasar pada Senin...

Ditengarai Terlibat Mafia Hukum, MA Diminta Awasi Ketua PN Batam

Thu, 10 Jun 2021 09:23:09am

Foto: Gedung Mahkamah Agung (MA) .   JURNAL BATAVIA-Ketua Mahkamah Agung RI, dan Kepala Bawas MA  dituntut aktif melakukan pengawasan...

Bukan Pertama Kalinya Ada Mafia Hukum di Kejati Kepri

Sun, 6 Jun 2021 11:11:22pm

Foto: Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau.    JURNAL BATAVIA-Dugaan praktek mafia hukum di tubuh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau...

Bank Mega Diminta Ganti Rugi Dana Nasabah Akibat Dugaan Pembobolan Rp 33,45 Miliar

Tue, 25 May 2021 10:36:10pm

Foto: Ilustrasi.    JURNAL BATAVIA - Sembilan nasabah Bank Mega yang tabungannya diduga dibobol pejabat bank menuntut pimpinan dan pemilik bank...

Atlet Karate Indonesia Bertekad Tingkatkan Prestasi di Kejuaraan Internasional

Sun, 23 May 2021 12:21:43am

Manager Pelatnas Mayjen TNI Sapriadi.    JURNAL BATAVIA - PB FORKI terus bertekad meningkatkan prestasi para atlet karate di Indonesia....

Kejati Banten Sukses Mendorong Percepatan Investasi Sebesar 59 Triliun

Wed, 19 May 2021 09:46:13pm

Foto: Istimewa.      JURNAL BATAVIA - Keberhasilan demi keberhasilan terus ditunjukkan jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Tak cuma...

Purnawirawan, Istri, dan Warakawuri TNI AD di Wilayah Manokwari Papua Barat Mulai Divaksin AstraZeneca

Wed, 19 May 2021 10:00:20am

Foto: Pendam XVIII/Kasuari.   JURNAL BATAVIA - Menindaklanjuti perintah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa pada...

Berita Terbaru

Politik

Ekonomi & Bisnis

Visitor

Pengunjung Online          :   0
Pengunjung Hari Ini         :   3
Pengunjung Terakhir      :   3
Pengunjung Kemarin      :   9
Total Pengunjung               :   41255