Jurnal Batavia - Suara Aspirasi Publik

Jaksa Agung dan Mentan Sepakat Wujudkan Kedaulatan Pangan

Thu, 12 Dec 2019 12:28:01pm Jurnal Batavia
Dibaca 1 Kali
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
downloadfile-18

Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sepakat wujudkan kedaulatan pangan. Istimewa

 

JURNAL BATAVIA-Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sepakat bersama-sama mewujudkan kedaulatan pangan yang menjadi bagian persoalan Bangsa Indonesia. 

Kesepakatan itu dituangkan dalam penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Jaksa Agung dan Mentan di Auditorium Kementerian Pertanian di Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2019). 

Dalam sambutannya, Jaksa Agung Burhanudin mengatakan bahwa Kejaksaan selaku lembaga penegak hukum, di samping melakukan tugas-tugas penegakan hukum, juga diberikan amanat oleh undang-undang untuk mendukung pelaksanaan pembangunan pemerintah. 

“Oleh karena itu, Kejaksaan akan turut berkontribusi melalui berbagai bidang tugas yang ada,“ kata Burhanudin. 

Pada kesempatan itu mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung ini mengungkapkan beberapa keunggulan dengan dilakukannya kerjasama antara Kementerian/Lembaga bersama Kejaksaan RI. 

Kesatu, melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha memiliki peranan strategis untuk menyelesaikan berbagai persoalan perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh Kementerian Pertanian. 

Jaksa Pengacara Negara (JPN) berwenang mendampingi dan/atau mewakili Kementerian Pertanian baik selaku tergugat maupun penggugat, baik dalam proses litigasi maupun non litigasi.

Jaksa Pengacara Negara juga dapat melakukan mediasi, negosiasi, termasuk melakukan pemberian legal opinion (pendapat hukum), legal assistance (pendampingan hukum) maupun legal audit (audit hukum) kepada Kementerian Pertanian. 

Kedua,  Kejaksan memiliki peran dan kewenangan dalam mengamankan pembangunan strategis pemerintah melalui berbagai kegiatan yang bersifat preventif dan persuasif, yang dilaksanakan oleh Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Hal tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan : Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

“Selain itu, melalui Bidang Intelijen juga dapat dilaksanakan kegiatan pertukaran data dan informasi untuk kepentingan para pihak, yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan,” tutur Burhanudin.

Ketiga, Jaksa Pengacara Negara dan Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan dapat membantu Kementerian Pertanian untuk melakukan pengamanan dan pemulihan aset-aset pemerintah. 

“Saat ini Kejaksaan sedang mengintensifkan pengamanan dan penyelamatan terhadap aset negara yang terancam berpindah tangan secara tidak sah dengan melaporkan aset yang bermasalah tersebut, untuk nantinya akan ditindaklanjuti dengan upaya penyelamatannya,” jelas Jaksa Agung.

Keempat, bersama Badan Diklat Kejaksaan RI, Kejagung dan Kementan  dapat bersama-sama meningkatkan kompetensi sumber daya manusia masing-masing, baik melalui pertukaran widyaiswara, maupun pembentukan pendidikan dan pelatihan terpadu. 

“Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung program prioritas Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan SDM yang unggul,” katanya. 

Terkait program prioritas Presiden RI Joko Widodo, Jaksa Agung Burhanudin mengatakan bahwa Kejaksaan telah mempersiapkan formula dalam mendukung perbaikan iklim investasi di Indonesia, yakni melakukan monitoring/review peraturan daerah yang tidak ramah terhadap investasi, khususnya untuk peraturan di tingkat daerah yang berpotensi menghambat investasi dalam bidang pertanian.

Review terhadap aturan itu dijalankan di daerah melalui peran Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang tersebar di seluruh Indonesia agar terlahir usulan aturan yang tidak ramah investasi di revisi atau di cabut.  

“Saya berharap, Kementerian Pertanian RI dapat memberikan masukan kepada Kejaksaan apabila mengetahui atau menemukan aturan di daerah yang menghambat investasi di bidang Pertanian,” demikian Jaksa Agung RI, Burhanuddin mengakhiri sambutan.(YDH)

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Bukan Pertama Kalinya Ada Mafia Hukum di Kejati Kepri

Sun, 6 Jun 2021 11:11:22pm

Foto: Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau.    JURNAL BATAVIA-Dugaan praktek mafia hukum di tubuh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau...

Bank Mega Diminta Ganti Rugi Dana Nasabah Akibat Dugaan Pembobolan Rp 33,45 Miliar

Tue, 25 May 2021 10:36:10pm

Foto: Ilustrasi.    JURNAL BATAVIA - Sembilan nasabah Bank Mega yang tabungannya diduga dibobol pejabat bank menuntut pimpinan dan pemilik bank...

Atlet Karate Indonesia Bertekad Tingkatkan Prestasi di Kejuaraan Internasional

Sun, 23 May 2021 12:21:43am

Manager Pelatnas Mayjen TNI Sapriadi.    JURNAL BATAVIA - PB FORKI terus bertekad meningkatkan prestasi para atlet karate di Indonesia....

Kejati Banten Sukses Mendorong Percepatan Investasi Sebesar 59 Triliun

Wed, 19 May 2021 09:46:13pm

Foto: Istimewa.      JURNAL BATAVIA - Keberhasilan demi keberhasilan terus ditunjukkan jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Tak cuma...

Purnawirawan, Istri, dan Warakawuri TNI AD di Wilayah Manokwari Papua Barat Mulai Divaksin AstraZeneca

Wed, 19 May 2021 10:00:20am

Foto: Pendam XVIII/Kasuari.   JURNAL BATAVIA - Menindaklanjuti perintah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa pada...

Ketum Partai UKM Pecat Sekjen Syafruddin Budiman

Sun, 9 May 2021 02:20:48pm

Istimewa.  JURNAL BATAVIA - Partai Usaha Kecil Menengah (UKM) kini dilanda konflik internal. Konflik terjadi antara Ketua Umum Partai...

Korban Mafia Tanah Minta Perlindungan Hukum Kapolri dan Jaksa Agung

Thu, 15 Apr 2021 05:46:57pm

Foto: Istimewa.    JURNAL BATAVIA - Seorang Pencari Kadilan, Zaenal Tayeb, korban mafia hukum di kepolisian dan kejaksaan  wilayah Bali,...

Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Optimis Raih Predikat Zona Integritas WBK Dan WBBM

Wed, 7 Apr 2021 10:42:09pm

Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi.    JURNAL BATAVIA - Satuan kerja (Satker) pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel)...

PN Teluk Kuantan Kabulkan Gugatan Praperadilan Kepala BPKAD Kuansing

Mon, 5 Apr 2021 05:45:30pm

Logo Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.    JURNAL BATAVIA-Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Riau mengabulkan gugatan praperadilan  yang...

Anomali Presidenthial Treshold Dalam Negara Demokrasi 

Sun, 14 Mar 2021 12:19:58pm

Oleh: Muhammad Hasan Basri Peneliti Indonesia Justice Watch   JURNAL BATAVIA - Presidenthial Threshold (ambang batas) merupakan syarat...

Berita Terbaru

Politik

Ekonomi & Bisnis

Visitor

Pengunjung Online          :   1
Pengunjung Hari Ini         :   52
Pengunjung Terakhir      :   53
Pengunjung Kemarin      :   203
Total Pengunjung               :   36707