Jurnal Batavia - Suara Aspirasi Publik

Jadi Korban Terorisme, Empat Orang Warga dapat Dana Kompensasi

Sat, 14 Dec 2019 10:44:01am Jurnal Batavia
Dibaca 1 Kali
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    2
    Shares
IMG-20191213-WA0068

Empat korban tindak pidana terorisme menerima kompensasi dari negara. Istimewa

JURNAL BATAVIA—Negara memberikan bantuan kompensasi kepada 4 korban tindak pidana terorisme. Keempat orang tersebut merupakan korban dari tiga peristiwa terorisme yang berbeda. Dua orang merupakan korban tindak pidana terorisme yang terjadi di Tol Kanci-Pejagan, satu orang korban peristiwa terorisme di Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan satu orang lainnya merupakan korban penyerangan teroris di Pasar Blimbing, Lamongan, Jawa Timur.

Nilai kompensasi yang dikeluarkan negara untuk 4 korban terorisme tersebut mencapai Rp. 450.339.525. Jumlah itu sesuai dengan penghitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang diajukan melalui tuntutan jaksa penuntut umum.

Nilai kompensasi yang diberikan kepada korban bervariasi, tergantung jenis kerugian yang dialami. Untuk korban meninggal dunia pada kasus terorisme Cirebon mendapatkan kompensasi sebesar Rp286.396.000. Untuk dua korban Tol Kanci-Pejagan mendapatkan kompensasi masing-masing sebesar Rp51.706.168 dan Rp75.884.080. Sedangkan untuk korban penyerangan teroris di Lamongan mendapatkan kompensasi sebesar Rp. 36.353.277.

Kompensasi diberikan langsung oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD di Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jum’at (13/12/2019). Penyerahan kompensasi kepada korban disaksikan oleh Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo serta beberapa tamu undangan lainnya.

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo memberikan apresiasi kepada Mahfud MD selaku Menkopolhukam yang telah bersedia menyampaikan langsung kompensasi kepada korban terorisme. Apa yang dilakukan oleh Mahfud MD menurutnya adalah wujud perhatian negara kepada korban yang mengalami penderitaan akibat peristiwa terorisme.

“Ini membuktikan adanya keseriusan negara, terutama pemerintah, untuk hadir memberikan perhatian dan keadilan kepada masyarakat khususnya korban terorisme” ujar Hasto di sela sela acara

Hasto berharap pemberian bantuan kompensasi kepada korban terorisme selanjutnya dapat diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, mengingat terdapat beberapa kasus terorisme yang masih dalam tahap persidangan, seperti kasus terorisme di Poso dan Sibolga. Dirinya mengakui bila selama ini sudah menjalin kontak dengan pihak Istana namun belum mendapat respon positif.

“Bila Presiden berkenan memberikan bantuan kepada para korban secara langsung tentu akan menjadi sejarah baru dan menimbulkan kesan positif, karena hal itu memang sejalan dengan agenda Nawacita yang selama ini didengungkan oleh Presiden” tutur Hasto

Putusan majelis hakim yang memutuskan memberi kompensasi kepada korban terorisme di Cirebon dan Lamongan menambah deretan keberhasilan LPSK membantu para korban tindak pidana terorisme untuk mendapatkan haknya berupa ganti rugi dari negara (kompensasi). Sebagai informasi, kasus tindak pidana terorisme Tol Kanci-Pejagan dan Cirebon dengan terdakwa Suherman alias Abu Zahra telah selesai disidangkan di PN Jakarta Timur dengan vonis hukuman mati terhadap pelaku. Sedangkan kasus tindak pidana terorisme Lamongan dengan tersangka Eko Ristanto disidangkan di PN Jakarta Barat. 

Dalam catatan LPSK, jumlah korban terorisme yang telah mendapat layanan hingga saat ini sebanyak 489 orang dengan jumlah layanan mencapai 974 layanan dengan rincian : 210 layanan pemenuhan hak prosedural; 127 layanan medis; 92 layanan psikologis; 179 layanan psikososial, 10 layanan perlindungan fisik; dan sebanyak 357 fasilitasi pemberian kompensasi. Terkait kompensasi, LPSK telah berhasil menunaikan hak kepada 50 korban terorisme dengan total nilai yang telah dibayarkan sebesar Rp. 4.281.499.847,-  

Dalam menangani kasus tindak pidana terorisme, LPSK merujuk pada 2 Undang-Undang, yakni UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan UU No 5 Tahun 2018 tentang Tentang Perubahan atas UU No 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam UU No 5 Tahun 2018, korban tindak pidana terorisme memiliki hak untuk mendapatkan bantuan, baik medis, rehabilitasi psikologis maupun psikososial. Tidak hanya itu, setiap korban terorisme juga berhak mengajukan kompensasi atau ganti kerugian kepada negara. UU ini pun membuka ruang bagi setiap korban tindak pidana terorisme yang terjadi pada masa lalu atau proses hukumnya telah usai untuk mendapatkan hak atas kompensasi.

Pada kesempatan kali ini, LPSK berharap agar revisi PP No 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dapat segera dirampungkan agar dapat menjadi pijakan LPSK untuk memberikan layanan bantuan kompensasi kepada korban terorisme masa lalu.(YDH)

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Kejagung Periksa ES dan 7 Direksi Perusahaan Sekuritas

Fri, 26 Feb 2021 07:54:13am

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak.    JURNAL BATAVIA-Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus)...

Menuju Zona Integritas WBBM, Jampidum Ajak Jajarannya Mengubah Paradigma Lama

Wed, 24 Feb 2021 03:43:50pm

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Fadil Zumhana bersama Sekretaris Jampidum Yunan Harjaka dan jajaran Direktur Bidang Pidana Umum saat...

Koramil 06/Setiabudi Laksanakan PPKM, Danramil: Untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Tue, 23 Feb 2021 12:18:33pm

Istimewa.    JURNAL BATAVIA - Koramil 06/ Setiabudi, Kodim 0504/Jakarta Selatan tidak henti-hentinya melaksanakan penerapan protokol...

Membumikan Pancasila Adalah Elemen Penting Sistem Ketahanan

Fri, 12 Feb 2021 05:36:15pm

Kuliah ilmu Pancasila dan Pemantapan Nilai Nilai Kebangsaan di Jakarta Pusat, Rabu (10/2/2021).     JURNAL BATAVIA-Tenaga Profesional...

Kejari Kota Bogor Hentikan Penuntutan Ustad Maheer

Wed, 10 Feb 2021 06:09:19pm

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak.  JURNAL BATAVIA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor...

Adam Damiri Ditetapkan Tersangka, Pengacara Pertanyakan Keabsahan Barang Bukti

Wed, 10 Feb 2021 11:17:19am

Pengacara Tonin Tachta Singarimbun.      JURNAL BATAVIA-Penetapan mantan Direktur Utama PT Asabri, Adam Rachmat Damiri sebagai...

Konfederasi Buruh Optimistis Dana Peserta BPJS Naker Aman

Mon, 8 Feb 2021 03:16:24pm

Konferensi pers virtual oleh tiga konfederasi buruh terkait penyidikan dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan oleh Kejaksaan Agung...

Diduga Rugikan Negara 23,7 Triliun, Kejagung Sasar Tersangka Lain Kasus Asabri

Thu, 4 Feb 2021 09:53:13pm

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Leonard Eben Ezer Simanjuntak.    JURNAL BATAVIA-Tim penyidik pidana khusus...

Kejari Pulang Pisau Tuntaskan Tiga Perkara Tipikor

Fri, 29 Jan 2021 06:01:55pm

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pulang Pisau, Triono Rahyudi (tengah).  JURNAL BATAVIA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulang Pisau Kalimantan Tengah...

Kejari Pulang Pisau Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi

Fri, 29 Jan 2021 05:19:19pm

Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Triono Rahyudi beserta jajarannya. Istimewa.      JURNAL BATAVIA-Kejaksaan Negeri Pulang Pisau (Pulpis)...

Berita Terbaru

Politik

Ekonomi & Bisnis

Visitor

Pengunjung Online          :   0
Pengunjung Hari Ini         :   30
Pengunjung Terakhir      :   50
Pengunjung Kemarin      :   368
Total Pengunjung               :   26375