Jurnal Batavia - Suara Aspirasi Publik

Jadi Korban Terorisme, Empat Orang Warga dapat Dana Kompensasi

Sat, 14 Dec 2019 10:44:01am Jurnal Batavia
Dibaca 1 Kali
  • 26
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    26
    Shares
IMG-20191213-WA0068

Empat korban tindak pidana terorisme menerima kompensasi dari negara. Istimewa

JURNAL BATAVIA—Negara memberikan bantuan kompensasi kepada 4 korban tindak pidana terorisme. Keempat orang tersebut merupakan korban dari tiga peristiwa terorisme yang berbeda. Dua orang merupakan korban tindak pidana terorisme yang terjadi di Tol Kanci-Pejagan, satu orang korban peristiwa terorisme di Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan satu orang lainnya merupakan korban penyerangan teroris di Pasar Blimbing, Lamongan, Jawa Timur.

Nilai kompensasi yang dikeluarkan negara untuk 4 korban terorisme tersebut mencapai Rp. 450.339.525. Jumlah itu sesuai dengan penghitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang diajukan melalui tuntutan jaksa penuntut umum.

Nilai kompensasi yang diberikan kepada korban bervariasi, tergantung jenis kerugian yang dialami. Untuk korban meninggal dunia pada kasus terorisme Cirebon mendapatkan kompensasi sebesar Rp286.396.000. Untuk dua korban Tol Kanci-Pejagan mendapatkan kompensasi masing-masing sebesar Rp51.706.168 dan Rp75.884.080. Sedangkan untuk korban penyerangan teroris di Lamongan mendapatkan kompensasi sebesar Rp. 36.353.277.

Kompensasi diberikan langsung oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD di Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jum’at (13/12/2019). Penyerahan kompensasi kepada korban disaksikan oleh Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo serta beberapa tamu undangan lainnya.

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo memberikan apresiasi kepada Mahfud MD selaku Menkopolhukam yang telah bersedia menyampaikan langsung kompensasi kepada korban terorisme. Apa yang dilakukan oleh Mahfud MD menurutnya adalah wujud perhatian negara kepada korban yang mengalami penderitaan akibat peristiwa terorisme.

“Ini membuktikan adanya keseriusan negara, terutama pemerintah, untuk hadir memberikan perhatian dan keadilan kepada masyarakat khususnya korban terorisme” ujar Hasto di sela sela acara

Hasto berharap pemberian bantuan kompensasi kepada korban terorisme selanjutnya dapat diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, mengingat terdapat beberapa kasus terorisme yang masih dalam tahap persidangan, seperti kasus terorisme di Poso dan Sibolga. Dirinya mengakui bila selama ini sudah menjalin kontak dengan pihak Istana namun belum mendapat respon positif.

“Bila Presiden berkenan memberikan bantuan kepada para korban secara langsung tentu akan menjadi sejarah baru dan menimbulkan kesan positif, karena hal itu memang sejalan dengan agenda Nawacita yang selama ini didengungkan oleh Presiden” tutur Hasto

Putusan majelis hakim yang memutuskan memberi kompensasi kepada korban terorisme di Cirebon dan Lamongan menambah deretan keberhasilan LPSK membantu para korban tindak pidana terorisme untuk mendapatkan haknya berupa ganti rugi dari negara (kompensasi). Sebagai informasi, kasus tindak pidana terorisme Tol Kanci-Pejagan dan Cirebon dengan terdakwa Suherman alias Abu Zahra telah selesai disidangkan di PN Jakarta Timur dengan vonis hukuman mati terhadap pelaku. Sedangkan kasus tindak pidana terorisme Lamongan dengan tersangka Eko Ristanto disidangkan di PN Jakarta Barat. 

Dalam catatan LPSK, jumlah korban terorisme yang telah mendapat layanan hingga saat ini sebanyak 489 orang dengan jumlah layanan mencapai 974 layanan dengan rincian : 210 layanan pemenuhan hak prosedural; 127 layanan medis; 92 layanan psikologis; 179 layanan psikososial, 10 layanan perlindungan fisik; dan sebanyak 357 fasilitasi pemberian kompensasi. Terkait kompensasi, LPSK telah berhasil menunaikan hak kepada 50 korban terorisme dengan total nilai yang telah dibayarkan sebesar Rp. 4.281.499.847,-  

Dalam menangani kasus tindak pidana terorisme, LPSK merujuk pada 2 Undang-Undang, yakni UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan UU No 5 Tahun 2018 tentang Tentang Perubahan atas UU No 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam UU No 5 Tahun 2018, korban tindak pidana terorisme memiliki hak untuk mendapatkan bantuan, baik medis, rehabilitasi psikologis maupun psikososial. Tidak hanya itu, setiap korban terorisme juga berhak mengajukan kompensasi atau ganti kerugian kepada negara. UU ini pun membuka ruang bagi setiap korban tindak pidana terorisme yang terjadi pada masa lalu atau proses hukumnya telah usai untuk mendapatkan hak atas kompensasi.

Pada kesempatan kali ini, LPSK berharap agar revisi PP No 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dapat segera dirampungkan agar dapat menjadi pijakan LPSK untuk memberikan layanan bantuan kompensasi kepada korban terorisme masa lalu.(YDH)

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Sambut HBA Ke-61, Jamintel Sunarta Pimpin Ziarah Di TMP Kalibata

Wed, 21 Jul 2021 08:34:23pm

Foto: Jaksa Agung Muda Intelijen, Sunarta.  JURNAL BATAVIA - Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan RI, Dr Sunarta SH MH, Rabu pagi...

Bongkar Mega Korupsi Jiwasraya dan Asabri, Kejagung Diapresiasi Pengamat Hukum

Fri, 16 Jul 2021 06:32:49pm

Foto: Istimewa.      JURNAL BATAVIA - Kinerja Bidang Pidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam membongkar dua mega skandal korupsi pada...

Jaga Kepercayaan Masyarakat, Penggeledahan Kantor Bank Harus Lebih Humanis

Fri, 2 Jul 2021 11:02:01pm

Ilustrasi.      JURNAL BATAVIA - Penggeledahan kantor salah satu bank BUMN di Medan oleh aparat penegak hukum yang dikawal polisi...

Persidangan Terdakwa Yuri Pratomo Terungkap Kesaksian Palsu

Wed, 16 Jun 2021 11:43:39pm

Foto: Ilustrasi     JURNAL BATAVIA - Dalam pembuktian pada persidangan dengan terdakwa Yuri Pranatomo di PN Denpasar pada Senin...

Ditengarai Terlibat Mafia Hukum, MA Diminta Awasi Ketua PN Batam

Thu, 10 Jun 2021 09:23:09am

Foto: Gedung Mahkamah Agung (MA) .   JURNAL BATAVIA-Ketua Mahkamah Agung RI, dan Kepala Bawas MA  dituntut aktif melakukan pengawasan...

Bukan Pertama Kalinya Ada Mafia Hukum di Kejati Kepri

Sun, 6 Jun 2021 11:11:22pm

Foto: Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau.    JURNAL BATAVIA-Dugaan praktek mafia hukum di tubuh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau...

Bank Mega Diminta Ganti Rugi Dana Nasabah Akibat Dugaan Pembobolan Rp 33,45 Miliar

Tue, 25 May 2021 10:36:10pm

Foto: Ilustrasi.    JURNAL BATAVIA - Sembilan nasabah Bank Mega yang tabungannya diduga dibobol pejabat bank menuntut pimpinan dan pemilik bank...

Atlet Karate Indonesia Bertekad Tingkatkan Prestasi di Kejuaraan Internasional

Sun, 23 May 2021 12:21:43am

Manager Pelatnas Mayjen TNI Sapriadi.    JURNAL BATAVIA - PB FORKI terus bertekad meningkatkan prestasi para atlet karate di Indonesia....

Kejati Banten Sukses Mendorong Percepatan Investasi Sebesar 59 Triliun

Wed, 19 May 2021 09:46:13pm

Foto: Istimewa.      JURNAL BATAVIA - Keberhasilan demi keberhasilan terus ditunjukkan jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Tak cuma...

Purnawirawan, Istri, dan Warakawuri TNI AD di Wilayah Manokwari Papua Barat Mulai Divaksin AstraZeneca

Wed, 19 May 2021 10:00:20am

Foto: Pendam XVIII/Kasuari.   JURNAL BATAVIA - Menindaklanjuti perintah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa pada...

Berita Terbaru

Politik

Ekonomi & Bisnis

Visitor

Pengunjung Online          :   0
Pengunjung Hari Ini         :   2
Pengunjung Terakhir      :   2
Pengunjung Kemarin      :   9
Total Pengunjung               :   41254