Jurnal Batavia - Suara Aspirasi Publik

Dieksekusi, Aset Bos TPPI Honggo Wendratno Disetor ke Kas Negara

Tue, 7 Jul 2020 10:49:37pm Jurnal Batavia
Dibaca 7 Kali
  • 35
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    35
    Shares
dav

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Ali Mukartono, Kepala Pusat Penerangam Hukum (Kapuspenkum), Hari Setiyono beserta jajarannya saat konfernsi pers di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jaksel, Selasa (7/7/2020). Yudha/jurnalbatavia.com.

 

JURNAL BATAVIA-Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya mengeksekusi Honggo Wendratno, terpidana korupsi penjualan konsensat, Selasa (7/7/2020). Namun, eksekusi baru dilakukan korps adhyaksa terhadap aset milik Dirut PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) tersebut. Sementara Honggo sendiri belum ditemukan dan masih dalam daftar pencarian orang (DPO). 

“Dalam perkara kondensat, kita eksekusi uang tunai 97 miliar. Ada barang bukti juga berupa kilang minyak yang ada di daerah Tuban, juga dilakukan penyitaan,” ujar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Ali Mukartono, dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2020).

Ali menegaskan, setelah dieksekusi, uang tunai tersebut langsung disetorkan ke kas negara. Uang tersebut bukanlah uang pengganti, melainkan hasil keuntungan dari terpidana berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999.

“Uang Rp 97 miliar ini bukan uang pengganti, tetapi merupakan perampasan keuntungan atau penghapusan keuntungan dari yang diperoleh oleh terpidana berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf D UU Tipikor Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” katanya.

Kendati demikian, Ali menyebut, dalam kasus kondensat ini, terpidana Honggo wajib membayar uang pengganti senilai USD 128 juta lantaran perkara kasus korupsi kondensat merugikan keuangan negara sebesar Rp 35 triliun. 

“Sedangkan kondensat, kilang, diperhitungkan kewajiban membayar uang pengganti oleh terpidana ada USD 128 juta. Jadi keseluruhan perkara ini kerugian keuangan negara sekitar Rp 35 triliun,” imbuhnya.

Diketahui, persidangan terhadap Honggo dilakukan hakim tanpa kehadirannya atau in absentia karena berstatus DPO. Karena Honggo masih menjadi buron, Kejagung menyebut akan melakukan eksekusi sebagian terhadap putusan tersebut terkait perintah pengadilan untuk menyita aset kilang minyak dan uang Rp 97 miliar.

Kendati eksekusi badan atas terpidana Honggo Wendratno belum dapat dilaksanakan karena yang bersangkutan tidak hadir, baik secara sukarela maupun karena ditangkap, eksekusi putusan pengadilan tersebut dapat dilakukan terhadap sebagian isi putusan pengadilan tersebut. 

“Tim jaksa menyatakan sudah siap mengeksekusi sebagian isi putusan Pengadilan Tipikor tersebut, khususnya isi putusan tentang barang bukti berupa kilang TLI dan uang sebanyak Rp 97 miliar dirampas untuk negara, di mana berdasarkan putusan pengadilan kedua barang bukti tersebut dirampas untuk negara cq Kementerian Keuangan RI,” ungkapnya.

Sebelumnya, Dirut PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Honggo Wendratno, dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus kondensat nilai kerugian negara mencapai Rp 37,8 triliun. Honggo dihukum pidana penjara selama 16 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, Honggo dihukum membayar uang pengganti USD 128 juta (pidana pengganti penjara 6 tahun). Serta barang bukti berupa kilang Tuban LPG Indonesia (TLI) dirampas untuk negara cq Kementerian Keuangan RI, dan barang bukti berupa uang Rp 97 miliar dirampas untuk negara.(YDH)

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Bukan Pertama Kalinya Ada Mafia Hukum di Kejati Kepri

Sun, 6 Jun 2021 11:11:22pm

Foto: Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau.    JURNAL BATAVIA-Dugaan praktek mafia hukum di tubuh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau...

Bank Mega Diminta Ganti Rugi Dana Nasabah Akibat Dugaan Pembobolan Rp 33,45 Miliar

Tue, 25 May 2021 10:36:10pm

Foto: Ilustrasi.    JURNAL BATAVIA - Sembilan nasabah Bank Mega yang tabungannya diduga dibobol pejabat bank menuntut pimpinan dan pemilik bank...

Atlet Karate Indonesia Bertekad Tingkatkan Prestasi di Kejuaraan Internasional

Sun, 23 May 2021 12:21:43am

Manager Pelatnas Mayjen TNI Sapriadi.    JURNAL BATAVIA - PB FORKI terus bertekad meningkatkan prestasi para atlet karate di Indonesia....

Kejati Banten Sukses Mendorong Percepatan Investasi Sebesar 59 Triliun

Wed, 19 May 2021 09:46:13pm

Foto: Istimewa.      JURNAL BATAVIA - Keberhasilan demi keberhasilan terus ditunjukkan jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Tak cuma...

Purnawirawan, Istri, dan Warakawuri TNI AD di Wilayah Manokwari Papua Barat Mulai Divaksin AstraZeneca

Wed, 19 May 2021 10:00:20am

Foto: Pendam XVIII/Kasuari.   JURNAL BATAVIA - Menindaklanjuti perintah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa pada...

Ketum Partai UKM Pecat Sekjen Syafruddin Budiman

Sun, 9 May 2021 02:20:48pm

Istimewa.  JURNAL BATAVIA - Partai Usaha Kecil Menengah (UKM) kini dilanda konflik internal. Konflik terjadi antara Ketua Umum Partai...

Korban Mafia Tanah Minta Perlindungan Hukum Kapolri dan Jaksa Agung

Thu, 15 Apr 2021 05:46:57pm

Foto: Istimewa.    JURNAL BATAVIA - Seorang Pencari Kadilan, Zaenal Tayeb, korban mafia hukum di kepolisian dan kejaksaan  wilayah Bali,...

Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Optimis Raih Predikat Zona Integritas WBK Dan WBBM

Wed, 7 Apr 2021 10:42:09pm

Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi.    JURNAL BATAVIA - Satuan kerja (Satker) pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel)...

PN Teluk Kuantan Kabulkan Gugatan Praperadilan Kepala BPKAD Kuansing

Mon, 5 Apr 2021 05:45:30pm

Logo Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.    JURNAL BATAVIA-Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Riau mengabulkan gugatan praperadilan  yang...

Anomali Presidenthial Treshold Dalam Negara Demokrasi 

Sun, 14 Mar 2021 12:19:58pm

Oleh: Muhammad Hasan Basri Peneliti Indonesia Justice Watch   JURNAL BATAVIA - Presidenthial Threshold (ambang batas) merupakan syarat...

Berita Terbaru

Politik

Ekonomi & Bisnis

Visitor

Pengunjung Online          :   0
Pengunjung Hari Ini         :   10
Pengunjung Terakhir      :   15
Pengunjung Kemarin      :   124
Total Pengunjung               :   36768