Jurnal Batavia - Suara Aspirasi Publik

Bukan Pertama Kalinya Ada Mafia Hukum di Kejati Kepri

Sun, 6 Jun 2021 11:11:22pm Jurnal Batavia
Dibaca 6 Kali
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
IMG_20210606_194203

Foto: Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau. 

 

JURNAL BATAVIA-Dugaan praktek mafia hukum di tubuh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau disebut bukanlah yang pertama. Selain dilaporkan melanggar SOP dalam penetapan P-21 berkas perkara atas nama tersangka Usman alias Abi dan Umar, Jaksa di Kejati Kepri diduga melakukan beberapa praktek yang melanggar hukum.

Jaksa tersebut ikut menyatakan berkas perkara atas nama tersangka Song Chuanyun alias Song P-21, meskipun tidak memenuhi syarat materiil dan Chek List dibuat sekaligus untuk P-19 dan P-21 dan dilampirkan pada P-24, masing-masing tanpa ada saran/persetujuan dari Aspidum Kejati Kepri. 

Sumber di Jaksa Agung Muda Pengawasan membenarkan ada laporan pelimpahan hasil pemeriksaan internal terhadap Jaksa tersebut dari Jampidum Kejagung RI, pasca diputus bebasnya tersangka Song Chuanyun alias Song  (50) pada 25 Februari 2021.

Pasalnya, Jaksa tersebut ikut menyatakan perkara tersangka Song Chuanyun alias Song (50) dapat dimajukan ke pengadilan negeri Batam, dan  memenuhi unsur Pasal 351 ayat 3 KUHP. Padahal berdasarkan keterangan Ahli Hukum Internasional Prof. Hikmanto Juwana, SH, LLM, Ph.D, dan Ahli Nautica Djoko Wiwin Sunarno menyatakan locus delicti perkara yang melibatkan tersangka Song Chuanyun alias Song   bukan di Indonesia, dan kalaulah mau disidangkan tidak dapat dilakukan di PN Batam, namun berkas perkara tetap di P-21 atas pendapat Jaksa tersebut. 

“Jaksa tersebut dikualifisir tidak menjalankan kewajibannya  melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Pra Penuntutan berupa  Rencana Surat Dakwaan.  Dan Surat Dakwaan  tidak sesuai Surat Edaran Jaksa Agung RI dan Petunjuk Teknisnya, Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-607/E/11/1993 tanggal 22 Nopember 1993 perihal Pembuatan Surat Dakwaan “ ujar sumber di Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Akibat pelanggaran SOP oleh Jaksa tersebut, JPU mengalami kegagalan penuntutan. Penerapan pasal 351 ayat 1 KUHP terhadap terdakwa Song Chuanyun alias Song dinyatakan oleh majelis hakim tidak terbukti.

Sebelumnya sebagaimana diwartakan, Kajati Kepri, Hari Setiyono bersama-sama anak buahnya Jaksa Raymund Hasdianto Sihotang, SH, dilaporkan ke Kejagung RI oleh Nasib Siahaan, SH kuasa hukum Usman alias Abi dan Umar karena diduga terlibat praktek mafia hukum  dalam penetapan P-21  perkara atas nama tersangka Usman alias Abi dan Umar  serta melanggar prosedur dan SOP.

Pada tanggal 23 Oktober 2020, dilakukan ekspose di Ruang Vicon Kejati Kepri, hasil sidik antara penyidik Polda Kepri dengan  10 (sepuluh) orang jaksa Kejati Kepri untuk memaparkan hasil penyidikan atas dasar P-19 dari Jaksa pada bulan Juni 2019, dengan petunjuk agar penyidik mendalami legal standing kepemilikan; memeriksa ahli taksasi harga dan memeriksa saksi ahli pidana dan perdata. Dalam berita acara hasil ekspose menyatakan, unsur tindak pidana berdasarkan rumusan Pasal 480 KUHP yang disangkakan kepada Usman alias Abi dan Umar selaku tersangka tidak terpenuhi.  Sehingga pada tanggal 25 Februari 2021, Aspidum Kejati Kepri, Edi Utama telah mengembalikan kepada penyidik SPDP Nomor: SPDP/22a/XII/2020/Dirreskrimum tanggal 21 Desember 2020 atas nama Usman als ABI dan Umar.  Pada tanggal 28 April 2021 berkas perkara Usman alias Abi dan Umar belum  memiliki syarat formil dan materil, dinyatakan  Hasil Penyidikan Belum Lengkap (P-18). 

Ahli hukum perdata Dr. Yudhi Priyo Amboro, SH dari Universitas Internasional Batam, kepada penyidik dalam perkara atas nama tersangka Usman alias Abi dan Umar, berpendapat  legal standing kepemilikan bukan pada pelapor karena barang scrap yang dijual oleh Dedy Supriadi kepada Sunardi kemudian dijual kepada Usman alias Abi dan Umar belum dilakukan serah terima dari Jasib Shipyard kepada PT. Karya Sumber Daya (Ahok selaku PELAPOR). 

Berdasarkan keterangan ahli perdata tersebut, ahli hukum pidana Prof. Maidin Gultom, SH, menyatakan unsur pidana sebagaimana rumusan pasal 480 KUHP tidak terpenuh.

”Namun BAP ahli perdata dan BAP ahli pidana hilang dari berkas perkara atas nama tersangka Usman alias Abi dan Umar ketika pengiriman berkas perkara pada akhir bulan April 2021 ke Kajati Kepri. Ini sebuah mafia hukum yang brutal” ujar Nasib Siahaan, SH kepada wartawan,  Minggu (6/6/2021).

Pada tanggal 5 Mei 2021, tanpa pernah ada Pengembalian Berkas Perkara     (P 19), tiba-tiba berkas perkara atas nama tersangka Usman alias Abi dan Umar dinyatakan lengkap (P-21), berdasarkan pemberitahuan Wakil Kejati Kepri, Dr Patris Yusrian Jaya kepada Kapolda Kepri, Nomor: B-435/L.10.1/Eoh.1/5/2021, dengan diwarnai ada  dugaan manipulasi tanggal pembuatan Rendak dan Chek List oleh JPU Raymund Hasdianto Sihotang, SH. 

“Tanggal pembuatan Rendak dan Chek List  oleh JPU P 16 sebenarnya adalah tanggal 17 Mei 2021. Namun   oleh JPU Raymund Hasdianto, Sihotang, SH tanggal 17 Mei 2021 tersebut  dicoret dan diganti menjadi tanggal 5 Mei 2021” ujar Nasib Siahaan, SH.

Menurut Nasib Siahaan, SH, setelah maladministrasi dalam penetapan P-21 dalam berkas perkara atas nama Usman alias Abi dan Umar riuh dipersoalkan, lalu lahir kebohongan baru, dengan menyatakan JPU telah melakukan koordinasi melalui Vicon dengan penyidik, setelah P-21. Pertanyaannya, untuk apa lagi koordinasi dengan penydik dilakukan setelah berkas perkara sudah dinyatakan P-21?. Kebohongan lainnya dengan menyatakan bahwasanya tersangka Usman alias Abi dan Umar sudah disomasi sebelumnya oleh Kuasa Hukum Kasidi alias Ahok pada tanggal 27 April 2019. Padahal besi tua scrap crane noel seberat  58.490 kilo gram berdasarkan bukti Gate Pass, dikeluarkan dari Gudang                     PT. Ecogreen Oleochemicals pada tanggal 26 April 2019. 

“Dalam konteks perkara atas nama tersangka Usman alias Abi dan Umar ini pihak JPU telah merangkai kebohongan yang dilakukan yang antara pelbagai kebohongan itu, terdapat hubungan sedemikian rupa, dan kebohongan yang satu, melengkapi kebohongan yang lain, sehingga secara timbal balik, menimbulkan sutau gambaran palsu, seolah-olah merupakan suatu kebenaran,” ujarnya.

JPU Raymund Hasdianto Sihotang, SH menurut Nasib Siahaan, SH diduga telah memberikan informasi palsu dengan  menerangkan,   gudang    PT. Ecogreen Oleochemicals tempat pengeluaran barang besi scrap besi tua scrap crane noel seberat  58.490 kilo gram yang dituduh sebagai barang curian sebagai milik Kasidi alias Ahok. Padahal Gudang            PT. Ecogreen Oleochemicals adalah Gudang yang disewa oleh Mohamad Jasa bin Abdullah selaku pemilik barang besi scrap seberat  besi tua scrap crane noel seberat  58.490 kilo gram. Informasi palsu inilah yang antara lain, yang membuat Kajati Kepri, Hari Setiyono  meyakini dan setuju berkas perkara atas nama tersangka Usman alias Abi dan Umar harus di    P-21. 

Berulangnya kembali praktek mafia hukum di Kejati Kepri oleh JPU yang sama mencerminkan lemahnya pengawasan dari pengendali organisasi lembaga kejaksaan di daera. Bila dibiarkan perilaku semacam ini akan menjelma menjadi kejahatan sempuna (perpect crime) dalam sebuah praktek mafia hukum, karena sengaja dibungkus dengan hukum yang berlaku, sehingga seolah-olah P-21 dan surat dakwaan merupakan bagian penegakan hukum. Berlindung di balik azas kewenangan menuntut, potensi godaan melakukan penyimpangan dalam profesi mulia ini demikian  besar. 

“Seakan ditangan penuntut umum semua persoalan bisa diputar-balikkan. Hitam menjadi putih, yang benar menjadi salah dan sebaliknya. Benar apa yang dinyatakan Menkopolhukam Mahfud MD, pasal dapat diperjualbelikan. Tatkala hukum bersentuhan dengan kepentingan-kepentingan, akan terjadi pergulatan  antara menegakan hukum dan menggunakan hukum” ujar Nasib Siahaan, SH.

Bantahan

Sebelumnya Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri Hari Setiyono  kepada Harian Terbit membantah adanya praktik mafia hukum di lingkungan Kejati Kepri. Hari menyatakan sangat menghormati setiap orang pencari keadilan untuk memperjuangkan nasibnya, dengan cara yang prosedural menurut hukum sehingga dapat dijadikan pembelajaran positif bagi masyarakat.

Namun, menurutnya penanganan perkara tindak pidana penadahan dalam berkas perkara atas nama tersangka Usman alias Abi dan Umar dan berkas perkara tindak pidana penadahan atas nama tersangka Sunardi alias Nardi, sudah melalui mekanisme penanganan perkara sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), penanganan perkara tindak pidana umum yakni penelitian berkas perkara, memberi petunjuk kepada penyidik, ekspose bersama penanganan perkara yang menyimpulkan berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materil hingga diterbikan P-21 (berkas perkara dinyatakan lengkap) tanggal 5 Mei 2021 dengan surat Nomor : B-435/L.10.1/Eoh.1/5/2021;

Bahwa para tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 480 ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ada kaitannya dengan perkara Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang berdasarkan putusan pengadilan Negeri Batam Nomor : 170/Pid.B/ 2020/PN Btm tanggal 20 Mei 2020 dan diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 34/Pid.Sus/2020/PT PBR tanggal 23 Juli 2020 (dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap) bahwa terpidana DEDY SUPRIADI alias DEDY BIN ABAS, terpidana DWI BUDDY SANTOSO alias DWI alias BUDDY BIN DEDY SUPRIADI dan terpidana SAW TUN alias ALAMSAH alias ALAM BIN MZ HUSEIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atas barang berupa “besi scrap crane noel” yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik KASIDI alias AHOK atau setidaknya milik orang lain.

Para terpidana dalam perkara pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” tidak pernah melakukan upaya hukum dan menerima putusan pengadilan tersebut sehingga adanya tuduhan praktek mafia hukum di Kepulauan Riau dalam penanganan perkara sebagaimana diberitakan media massa adalah tidak benar;

Berdasarkan berkas perkara yang didukung alat bukti, baik dari saki-saksi, surat, ahli dan keterangan tersangka yang didukung dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti, barang berupa “besi scrap crane noel” yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain atau milik KASIDI alias AHOK tersebut meskipun sudah diberitahu oleh KASIDI secara langsung ataupun dengan cara memberikan surat pemberitahuan (somasi) melalui pengacaranya  yaitu MINGGU SUMARSONO akan tetapi para tersangka tersebut tetap mengangkut barang tersebut dan membeli dari para terpidana DEDY SUPRIADI alias DEDY BIN ABAS, terpidana DWI BUDDY SANTOSO alias DWI alias BUDDY BIN DEDY SUPRIADI dan terpidana SAW TUN alias ALAMSAH alias ALAM BIN MZ HUSEIN dan para tersangka memperoleh keuntungan atas hal tersebut dengan menjual lagi ke Jakarta.(TIM)

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Bukan Pertama Kalinya Ada Mafia Hukum di Kejati Kepri

Sun, 6 Jun 2021 11:11:22pm

Foto: Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau.    JURNAL BATAVIA-Dugaan praktek mafia hukum di tubuh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau...

Bank Mega Diminta Ganti Rugi Dana Nasabah Akibat Dugaan Pembobolan Rp 33,45 Miliar

Tue, 25 May 2021 10:36:10pm

Foto: Ilustrasi.    JURNAL BATAVIA - Sembilan nasabah Bank Mega yang tabungannya diduga dibobol pejabat bank menuntut pimpinan dan pemilik bank...

Atlet Karate Indonesia Bertekad Tingkatkan Prestasi di Kejuaraan Internasional

Sun, 23 May 2021 12:21:43am

Manager Pelatnas Mayjen TNI Sapriadi.    JURNAL BATAVIA - PB FORKI terus bertekad meningkatkan prestasi para atlet karate di Indonesia....

Kejati Banten Sukses Mendorong Percepatan Investasi Sebesar 59 Triliun

Wed, 19 May 2021 09:46:13pm

Foto: Istimewa.      JURNAL BATAVIA - Keberhasilan demi keberhasilan terus ditunjukkan jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Tak cuma...

Purnawirawan, Istri, dan Warakawuri TNI AD di Wilayah Manokwari Papua Barat Mulai Divaksin AstraZeneca

Wed, 19 May 2021 10:00:20am

Foto: Pendam XVIII/Kasuari.   JURNAL BATAVIA - Menindaklanjuti perintah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa pada...

Ketum Partai UKM Pecat Sekjen Syafruddin Budiman

Sun, 9 May 2021 02:20:48pm

Istimewa.  JURNAL BATAVIA - Partai Usaha Kecil Menengah (UKM) kini dilanda konflik internal. Konflik terjadi antara Ketua Umum Partai...

Korban Mafia Tanah Minta Perlindungan Hukum Kapolri dan Jaksa Agung

Thu, 15 Apr 2021 05:46:57pm

Foto: Istimewa.    JURNAL BATAVIA - Seorang Pencari Kadilan, Zaenal Tayeb, korban mafia hukum di kepolisian dan kejaksaan  wilayah Bali,...

Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Optimis Raih Predikat Zona Integritas WBK Dan WBBM

Wed, 7 Apr 2021 10:42:09pm

Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi.    JURNAL BATAVIA - Satuan kerja (Satker) pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel)...

PN Teluk Kuantan Kabulkan Gugatan Praperadilan Kepala BPKAD Kuansing

Mon, 5 Apr 2021 05:45:30pm

Logo Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.    JURNAL BATAVIA-Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Riau mengabulkan gugatan praperadilan  yang...

Anomali Presidenthial Treshold Dalam Negara Demokrasi 

Sun, 14 Mar 2021 12:19:58pm

Oleh: Muhammad Hasan Basri Peneliti Indonesia Justice Watch   JURNAL BATAVIA - Presidenthial Threshold (ambang batas) merupakan syarat...

Berita Terbaru

Politik

Ekonomi & Bisnis

Visitor

Pengunjung Online          :   0
Pengunjung Hari Ini         :   44
Pengunjung Terakhir      :   45
Pengunjung Kemarin      :   203
Total Pengunjung               :   36699