Jurnal Batavia - Suara Aspirasi Publik

Konfederasi Buruh Optimistis Dana Peserta BPJS Naker Aman

Mon, 8 Feb 2021 03:16:24pm Jurnal Batavia
Dibaca 17 Kali
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
IMG-20210208-WA0057

Konferensi pers virtual oleh tiga konfederasi buruh terkait penyidikan dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). 

JURNAL BATAVIA – Konfederasi buruh mengaku terkejut dengan penyidikan kasus dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Kendati demikian, mereka optimistis dana peserta BPJS Ketenagakerjaan aman, mengingat tidak ada laporan hambatan terkait pelayanan yang dialami anggota. Semua pelayanan seperti klaim Jaminan Hari Tua dan lainnya berjalan normal.

“Ketika kami dengar ada pengeledahan kejagung di BPJamsostek, kami terkejut. Tak ada laporan dari anggota kami, yang melakukan klaim alami hambatan soalnya,” kata Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Ristadi dalam konferensi virtual, Senin (8/2/2021).

Karena itu, mewakili jutaan buruh yang menjadi anggota konfederasi, Ristadi meminta penyidik Kejagung mengusut tuntas secara objektif, transparan tanpa ada tekanan dari manapun.

“Asas praduga tak bersalah harus dikedepankan,” kata Ristadi.

Kemudian Ristadi juga mendorong manajemen BPJamsostek kooperatif terhadap proses penyidikan ini. Agar kasus ini terang benderang. Dia juga meminta Kejagung mengumumkan secara terang benderang kasus ini agar tidak menjadi berita liar sehingga berdampak kegaduhan.

“Kami juga meminta manajemen BPJamsostek, supaya menjaga perfomance pelayanan kepada peserta BPJamsostek. Supaya tidak ada kegaduhan,” terang Ristadi.

Lebih jauh Ristadi menanggapi isu korupsi di BPJamsostek yang diduga merugikan negara hingga Rp23 triliun. Menurutnya, soal kerugian negara masih harus diperjelas.

Sebab dugaan penyebab kerugian negara akibatnya penempatan dana investasi dana BPJamsostek di saham dan reksadana. Invetasi untuk saham sekitar 17 persen dan reksadana 8 persen, jika ditotal 25 persen. Sisanya sebesar 75 persen ditempatkan untuk investasi lain seperti surat utang dan lainnya.

“Secara logika likuiditas aman. Pada akhir 2020 setelah dihitunag ada kerugian14 triliun. Pergerakan saham seperti biasa. Selama tidak dijual tidak kerugian yang yang riil. Tapi jika saham BPJamsostek dijual ada selisih itu masalah, kalau tidak dijual hingga harga bagus, maka tidak ada kerugian,” terang Ristadi.

Selain Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) juga angkat bicara mengenai penyidikan kasus dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan oleh Kejagung.

Dalam pernyataanya, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban meminta semua pihak menghormati proses hukum Kejagung. Elly mengaku belum bisa memberikan statemen panjang.

“Saat ini belum ada statemen karena masih sidik Kejagung. Kita kaget karena kepercayan buruh tinggi di BPJamsostek. Kita tekankan praduga tak bersalah,” ujarnya.

Presiden Sarbumusi Syaiful Bahri Anshori mengaku ikut memantau persoalan ini. Selama dilakukan pendalaman, ia mengaku tidak menemukan unsur korupsi.

“Secara manajerial (BPJamsostek) mengalami kemajuan,” bebernya.

Kendati demikian, Anshori mewanti wanti agar tidak ada pendekatan unsur politik dan lain sebagainya dalam penanganan penyidikan yang dilakukan Kajagung terhadap BPJamsostek.

“Kalau ada pihak yang menemukan ada unsur pidanannya silahkan penegak hukum yang bergerak. Tidak usah melalui pendekatan politik atau lain sebagainya,” tegas Anshori.

Menjawab hal tersebut, Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja mengatakan, pihaknya mengedepankan azas praduga tidak bersalah dan menghormati proses penyidikan yang sedang berlangsung di Kejagung. Manajemen BPJamsostek siap untuk memberikan keterangan dengan transparan guna memastikan apakah pengelolaan investasi telah dijalankan sesuai tata kelola yang ditetapkan. Pihaknya berharap proses ini tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan di publik, saat pemerintah sedang berupaya keras dalam memulihkan ekonomi nasional.

“BPJamsostek merupakan sebuah lembaga hukum publik yang mengelola dana jaminan sosial ketenagakerjaan dan diawasi oleh lembaga pengawas keuangan yang kredibel, antara lain DJSN, OJK, KPK, KAP, dan BPK. Selain itu diawasi pula oleh Dewan Pengawas BPJamsostek dan Satuan Pengawas InternalInternal,” kata Utoh, Senin (8/2/2021).

Pengelolaan dana yang dilakukan BPJamsostek sambung Utoh, mengacu pada instrumen dan batasan investasi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015, serta beberapa Peraturan OJK. BPJamsostek juga memiliki aturan yang ketat terkait dengan pemilihan mitra investasi dan selalu bekerjasama dengan mitra terbaik.

“Kami berharap masyarakat khususnya peserta tidak terpengaruh pada isu-isu negatif yang muncul terkait pengelolaan dana. Perlu kami tekankan bahwa dengan kondisi ekonomi yang sedemikian rupa, BPJamsostek masih tetap dapat memberikan imbal hasil (di atas rata-rata bunga deposito bank pemerintah) sebesar 5,63% pada saldo JHT seluruh peserta. Kami akan selalu memberikan pelayanan terbaik bagi peserta dan memastikan dana peserta aman dan menguntungkan di bawah pengelolaan kami,” tandasnya.(KOY) 

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Optimis Raih Predikat Zona Integritas WBK Dan WBBM

Wed, 7 Apr 2021 10:42:09pm

Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi.    JURNAL BATAVIA - Satuan kerja (Satker) pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel)...

PN Teluk Kuantan Kabulkan Gugatan Praperadilan Kepala BPKAD Kuansing

Mon, 5 Apr 2021 05:45:30pm

Logo Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.    JURNAL BATAVIA-Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Riau mengabulkan gugatan praperadilan  yang...

Anomali Presidenthial Treshold Dalam Negara Demokrasi 

Sun, 14 Mar 2021 12:19:58pm

Oleh: Muhammad Hasan Basri Peneliti Indonesia Justice Watch   JURNAL BATAVIA - Presidenthial Threshold (ambang batas) merupakan syarat...

Kajari Pangkalpinang Jefferdian Gelar Vaksinasi Covid-19

Wed, 10 Mar 2021 09:52:26am

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pangkalpinang, Jefferdian SH MH, saat memimpin langsung jajarannya melaksanakan suntikan vaksinasi Covid -19. Foto:...

Tertarik Dengan Bisnis Raja Molen, Wakil Ketua BUMDes Tawarkan Kerjasama

Sat, 27 Feb 2021 05:22:42pm

Istimewa.    JURNAL BATAVIA - Pemantapan kerjasama BUMdes Badan Usaha Milik Desa, mitra usaha Desa Sindangkempeng Kecamatan Greged Kabupaten...

Kejagung Periksa ES dan 7 Direksi Perusahaan Sekuritas

Fri, 26 Feb 2021 07:54:13am

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak.    JURNAL BATAVIA-Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus)...

Menuju Zona Integritas WBBM, Jampidum Ajak Jajarannya Mengubah Paradigma Lama

Wed, 24 Feb 2021 03:43:50pm

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Fadil Zumhana bersama Sekretaris Jampidum Yunan Harjaka dan jajaran Direktur Bidang Pidana Umum saat...

Koramil 06/Setiabudi Laksanakan PPKM, Danramil: Untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Tue, 23 Feb 2021 12:18:33pm

Istimewa.    JURNAL BATAVIA - Koramil 06/ Setiabudi, Kodim 0504/Jakarta Selatan tidak henti-hentinya melaksanakan penerapan protokol...

Membumikan Pancasila Adalah Elemen Penting Sistem Ketahanan

Fri, 12 Feb 2021 05:36:15pm

Kuliah ilmu Pancasila dan Pemantapan Nilai Nilai Kebangsaan di Jakarta Pusat, Rabu (10/2/2021).     JURNAL BATAVIA-Tenaga Profesional...

Kejari Kota Bogor Hentikan Penuntutan Ustad Maheer

Wed, 10 Feb 2021 06:09:19pm

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak.  JURNAL BATAVIA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor...

Berita Terbaru

Politik

Ekonomi & Bisnis

Visitor

Pengunjung Online          :   0
Pengunjung Hari Ini         :   53
Pengunjung Terakhir      :   59
Pengunjung Kemarin      :   260
Total Pengunjung               :   33397